
MATARAM-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benih lobster. Ia mencabut Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 dan menerbitkan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Benih lobster kini bebas ditangkap dan diekspor.
Sayangnya, nelayan dan pengusaha lobster NTB hanya bisa gigit jari. Dari sembilan perusahaan yang mendapatkan izin ekpor, tidak satu pun dari NTB. ”Sementara ini kita hanya sebagai penonton saja,” kata Ketua Umum Lombok Lobster Association (LLA) Muhanan.
Seperti dimuat di salah satu media nasional, eksporter benih lobster yakni PT Samudra Bahari Sukses, PT Indotama Putra Wahana, dan PT Natuna Prima Kultur berbasis di Jakarta. Kemudian PT Royal Samudera Nusantara dari Tangsel, PT Tania Asia Marina Banten, PT Grahafoods Indo Pasifik dari Kaltim, CV Setia Widara dari Bali, PT Aquastic S. Rejeki dari Sumatera Utara, dan PT Bahtera Damai Internasional dari Tanggerang Banten.
Menurut Muhanan, perusahaan yang diberikan izin ekspor itu belum final. Tapi dari nama-nama perusahaan itu, belum jelas apakah punya basis jelas di NTB atau tidak. ”Jangan sampai orang dari luar hanya mengeksploitasi kekayaan alam kita,” katanya.
Ia berharap, perusahaan yang mengelola dan mengekspor benih dari NTB. Sehingga akan bermanfaat bagi nelayan dan pelaku usaha di daerah. ”PAD bagi daerah pun jelas,” katanya.
Muhanan berharap, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha di daerah medapatkan izin ekspor. ”Mari kita kelola oleh orang-orang kita agar bisa dinikmati,” katanya.
Para pengusaha lobster di NTB akan tetap mengawal kebijakan itu. Jangan sampai perubahan itu justru melenceng dari tujuan revisi Permen KP tersebut. ”Kalau tidak untuk kesejahteraan nelayan akan kita kawal terus,” katanya.
Dari sisi aturan, Muhanan menyambut positif perubahan Permen KP. Baginya, nelayan tangkap dan pembudidaya kini leluasa menjalankan usahanya. ”Sebagai lembaga kami menyambut baik perubahan ini, sebab kemarin, menangkap untuk budi daya saja tidak boleh,” katanya.
Sekarang nelayan bisa menangkap, pembudidaya juga akan mendapatkan pasokan benih yang cukup. ”Tinggal kita melihat pelaksanaan regulasi, sesuai tidak dengan penerapan di lapangan,” ujarnya.
Mereka tidak mau pembudidaya dan nelayan tangkap di NTB hanya menjadi objek, tapi yang menikmati orang luar. ”Kita khawatir dimonopoli oleh orang luar,” katanya.
Menyikapi itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB H Yusron Hadi menjelaskan, setelah Permen KP Nomor 12 keluar, pihaknya beberapa kali berkoordinasi dengan pusat. ”Kita sedang mencoba mencari ruang kebijakan yang bisa dimasuki pemprov dan kabupaten/kota agar pembudidaya kita terlindungi,” katanya.
Pemprov akan memfasilitasi pengusaha asal NTB mendapatkan ruang. Kalau pun tidak bisa, minimal dengan pola kemitraan dengan perusahaan yang diizinkan ekspor. ”Ini belum fix, masih banyak yang mengurus izin di pusat. Jadi belum final perusahaan yang diberikan izin ekspor,” jelasnya.
Dalam ketentuan terbaru, meski perusahaan boleh ekspor, banyak syarat yang harus dipenuhi. Eksporter harus melakukan budi daya lobster di dalam negeri, 70 persen benih untuk budi daya dan 30 persen yang diekspor. ”Kami akan mengawal ini di daerah,” katanya.
Dalam Permen KP terbaru, benih lobster dengan ukuran panjang 6 cm dan berat 150 gram sudah bisa ditangkap. ”Sebagian besar diarahkan untuk dibudidaya,” kata Yusron.
Perairan NTB memiliki potensi benih lobster antara 15-20 juta benih. Jika berhasil dibudidayakan akan sangat bagus. ”Lokasi budi daya akan kita kembangkan di beberapa titik di Lombok dan Sumbawa,” katanya. (ili/r5/JPG)
