
JAKARTA, Jawa Pos – Selain menghadapi new normal, pemerintah juga menyiapkan strategi mereka yang kembali ke Jakarta. Meski mudik dilarang, namun sebagian orang nekat ke kampung halaman. Beberapa skema dibuat untuk mencegah penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Setiap penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan melanjutkan perjalanan ke wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Surat tersebut dapat diajukan secara online di situs corona.jakarta.go.id. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
Sejalan dengan itu, Bandara Soekarno-Hatta mulai kemarin (26/5) mengaktifkan posko pemeriksaan (checkpoint) guna memenuhi ketentuan di dalam Pergub DKI Jakarta tersebut. President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan sesuai pembahasan di dalam Komite Fasilitas (FAL) Soekarno-Hatta pada 25 Mei, ditetapkan adanya tiga checkpoint sebagai prosedur pemeriksaan kedatangan penumpang rute domestik.
Tiga checkpoint tersebut digunakan untuk berbagai hal. Pada checkpoint 1 dilakukan pengamatan tanda gejala fisik, pengukuran suhu tubuh dan pemeriksaan dokumen Health Alert Card (HAC) oleh personel Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan. Jika lolos akan masuk pada checkpoint 2, yakni Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta yang akan melakukan klasifikasi penumpang dengan tujuan akhir Jabodetabek atau bukan Jabodetabek.
Selanjutnya pada checkpoint 3 dilakukan pengecekan SIKM oleh personel gabungan yang terdiri dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta dan Pemprov DKI Jakarta. ”Pada Checkpoint 3, jika ada penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan ingin menuju ke wilayah Jabodetebak namun tidak dapat menunjukkan SIKM, maka penanganan penumpang yang bersangkutan akan diserahkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta ke Pemprov DKI untuk kemudian dilakukan karantina selama 14 hari di GOR Cengkareng,” ungkapnya. Dia menambahkan bahwa di Bandara Soekarno-Hatta tidak terdapat meja atau pos pengajuan SIKM.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kemarin melakukan pengawasan transportasi darat pasca hari raya Idul Fitri 1441 H di perbatasan Bekasi-Karawang serta KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. SIKM juga berlaku mulai kemarin untuk sektor transportasi darat. ”Harus betul-betul tegas untuk menerapkan kebijakan ini dan juga akan diinstensifkan koordinasi antar instansi untuk menegakkan peraturan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Untuk mendapatkan SIKM bagi masyarakat domisili Jakarta ada beberapa persyaratan. Pertama harus ada surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya, lalu ada surat pernyataan sehat bermeterai, serta surat keterangan perjalanan dinas keluar Jabodetabek atau surat keterangan bekerja bagi pekerja yang tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek.
Selain itu perlu menyiapkan pas foto berwarna dan pindaian KTP. Sementara untuk warga non Jabodetabek persyaratannya sama hanya membutuhkan tambahan surat keterangan dari kelurahan/desa asal dan surat jaminan bermeterai dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
“Kita atas nama Pemerintah harus bersama-sama memberikan arahan kepada masyarakat kalau mereka belum melengkapi persyaratan. Kalau sudah lengkap persyaratannya baru boleh masuk lagi,” kata Dirjen Budi.
Sementara Kapolri Jenderal Idham Aziz membuat kebijakan berupa perpanjangan Operasi Ketupat. Dari yang awalnya selesai 30 Mei menjadi 7 Juni. Perpanjangan tersebut disertai dengan peningkatan pengawasan protokol kesehatan. "Saya sudah instruksikan perpanjangan melalui video conference ke semua Polda," jelasnya.
Perpanjangan waktu ini disertai dengan peningkatan operasi rutin. Dengan tujuan setelah 7 Juni kondisi benar-benar normal. Tidak ada penyebaran covid 19 akibat pertemuan manusia. "Harapannya 7 Juni sudah normal semua," urainya kemarin di Mabes Polri.
Menurutnya, langkah mencegah arus balik harus dilakukan dengan baik. Apalagi dengan bantuan TNI. "Selama ini bantuan TNI telah membuat semua penyekatan lancar," jelasnya.
Setiap masyarakat yang melakukan perjalanan diharapkan benar-benar menetapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. "Sehingga benar-benar setelah tanggal 7 bisa keluar dari bencana ini," jelasnya.
Sementara Kakorlantas Polri Irjen Istiono menjelaskan, terdapat 116 titik penyekatan dari Jawa Timur hingga Lampung. Penyekatan dilakukan ditiap perbatasan kota. "Untuk di Jatim ada 32 titik penyekatan dan sisanya tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta," paparnya.
Penyekatan itu dibagi tiga jalur, yaitu jalan tol, Pantura dan jalur Selatan. Jadi semua jalur arus balik menuju Jakarta benar-benar terjaga. "Caranya dengan melihat plat nomor kendaraan," ungkapnya.
Untuk plat nomor B atau plat Jakarta, akan dilarang untuk melewati sekat. Kecuali memiliki surat izin khusus. "Baru diperbolehkan lanjutkan perjalanan," paparnya kemarin di Mabes Polri.
Dia mengatakan, untuk kendaraan plat lokal masih diperbolehkan untuk melewati sekat. Kebijakan ini akan diterapkan hingga 7 Juni. "Plat lokal di tiap kota ya," paparnya.
Selain itu, pasca lebaran ini lebih dari 600 kendaraan travel dan bus yang sempat ditahan karena coba melanggar PSBB segera dilepaskan. Diharapkan kendaraan itu tidak lagi digunakan untuk melanggar. "Ya dikembalikan ke pemiliknya," ujarnya.
Untuk jumlah personil yang dikerahkan dalam operasi mencapai 172.038 personil. Terdiri dari 94.170 personil Polri dan 77.868 personil Instansi terkait.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ikut berupaya melindungi wilayahnya. Aktivitas keluar masuk provinsi tersebut untuk sementara dibatasi. ’’Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. yang sudah masuk tidak boleh keluar,’’ terang Irwan kemarin.
Sejak 31 Maret lalu, pihaknya sudah membatasi perantau dari luar Sumbar. Hari itu juga pihaknya memasang posko-posko di 9 perbatasan darat dan 1 di airport, plus 1 pelabuhan laut. Meskipun, saat itu belum ada payung hukum PSBB. ’’Kami melakukan pengecekan dan pencatatan nama-nama yang datang kemudian mereka disuruh isolasi mandiri,’’ lanjutnya.
Kemudian 22 April lalu Provinsi Sumbar memberlakukan PSBB. Antara 31 Maret sampai 22 April, tercatat ada 109.204 pendatang ke Sumbar. Pihaknya juga berkomunikasi dengan komunitas minang di rantau. Meminta agar untuk sementara waktu mereka tidak pulang ke kampung halaman.
Pascaterbitnya Permenhub yang melarang mudik, jumlah pemudik turun drastis. ’’Totalnya tidak sampai 3.000. Itu yang nyelonong dini hari. Ketika posko kita sedang gentian sahur, dia lari kencang,’’ tutur Irwan. Dalam kondisi tersebut, sulit untuk mencegah pemudik masuk.
Irwan menambahkan, pembatasan diberlakukan semata-mata untuk meminimalisir peluang masuknya imported case dari luar Sumbar. Selain meminta karantina mandiri, pihaknya menyiapkan sejumlah lokasi karantina untuk orang dalam pemantauan. Bagi mereka yang datang dari daerah zona merah. (lyn/idr/byu/JPG)
