
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkopimda Papua kembali mengevaluasi penanganan Covid 19 di Provinsi Papua.
Dalam rapat yang dipimpinn Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., di Swiss Belhotel Jayapura, Rabu (20/5), yang juga melibatkan Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua, pemerintah kabupaten/kota, serta stakeholder terkait lainnya, disepakati perpanjangan kebijakan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) sampai dengan 4 Juni 2020.
Dalam Surat Edaran Nomor 440/5851/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, tertuang di antaranya perpanjangan pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua yang berlaku selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) sampai dengan 4 Juni 2020. Pembatasan tersebut berlaku untuk penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk antar kabupaten/kota se-Papua.
Selain PSDD, Pemprov Papua juga memperpanjang masa bekerja dan belajar dari rumah serta pembatasan aktivitas masyarakat hingga pukul 14.00 WIT dan penindakan/penegakkan hukum bagi yang melanggar. Dalam rapat tersebut juga diputuskan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan isolasi terstruktur bagi PDP, ODP dan OTG, hingga optimalisasi pelaksanaan Test (RDT dan PCR).
Wagub Provinsi Papua, Klemen Tinal, Se., M.Si., juga meminta masyarakat untuk mematuhi kesepakatan bersama perihal pembatasan aktivitas masyarakat hingga pukul 14.00 WIT.
“Terkait pembatasan aktivitas masyarakat di Kota Jayapura hingga pukul 14.00 WIT siang, kami minta masyarakat patuhi itu. Langkah pencegahan lainnya dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak komunikasi (physical distancing), serta batasi aktivitas hingga pukul 14.00 WIT.Kita harus batasi aktivitas kita di luar rumah kalau kita sayang keluarga kita,” pungkasnya.(gr/fia/nat)
