Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Realokasi APBD Capai Rp 58,5 Triliun

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

Besok Deadline, Sisa Dua Daerah dari Papua Barat


JAKARTA, Jawa Pos - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmen) agar daerah melaksanakan refocusing atau realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan COVID-19 tampaknya berjalan baik. Maklum saja, risikonya pemotongan dana transfer bagi yang melanggar.


Terbukti, hingga dua hari jelang deadline atau batas akhir Kamis (23/4), 99,50 persen pemerintah daerah melaksanakannya. "Tinggal dua yang belum. Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, kemarin (21/4).


Dengan demikian, lanjut dia, sudah ada 34 provinsi dan 506 Kabupaten/Kota yang sudah merampungkan kewajiban tersebut. “Enam kabupaten/kota di DKI Jakarta tidak dihitung. Bukan daerah otonom,” imbuhnya.


Dari 540 daerah yang sudah melaporkan, total realokasi anggaran yang terkumpul mencapai Rp. 58,5 triliun. Dana tersebut terkumpul dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT), pengalihan dana hibah/bansos, serta efisiensi belanja modal barang/jasa.


Dana tersebut, kata Ardian, kemudian dialihkan ke penanganan COVID yang terdiri dari tiga fokus utama. Yakni penanganan kebutuhan medis sekitar 42 persen, pengamanan jaring sosial bagi masyarakat terdampak sekitar 44 persen dan sisanya untuk penanganan dampak ekonomi.


Terkait dua daerah yang belum melaporkan, Ardian mengaku sudah menjalin komunikasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembahasannya sudah hampir selesai. “Mereka masih finalisasi. Karena angka transfernya baru diterima jumat. Itu alasannya,” tuturnya.


Sementara itu, terhadap kabupaten/kota yang anggarannya penanganannya masih relatif kecil meski sudah direalokasi, Ardian berharap Pemerintah Provinsi memberikan bantuan. Hal itu sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Nomor 440/2856/sJ tentang Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.


Dalam Kepres No 9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 disebutkan, salah satu dana yang bisa digunakan adalah kas daerah yang bersumber dari dana transfer antar daerah atau dari provinsi ke kabupaten/kota. “Dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah,” tuturnya.


Bantuan dari Provinsi, lanjut dia, merupakan bentuk solidaritas. Sehingga bisa membantu percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota dan Kabupaten. (far/JPG)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer