
Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) mengklaim bertanggung jawab atas aksi kenembakan karyawan PT Freeport di lokasi Kuala Kencana, Senin (30/3). Hanya saja TPNPB menolak bertanggung jawab atas nyawa korban. Yang dianggap bertanggung jawab atas kematian tersebut adalah Indonesia.
Ini disampaikan Juru Bicara TPNPB, Sebby Sembom dalam press rilisnya, Selasa (31/3) kemarin. Ia menyampaikan bahwa tidak apa itu karyawan Freeport atau siapa sebab TPNPB sudah menyampaikan bahwa Freeport harus segera ditutup dan karyawan harus meninggalkan tempat kerja.
“Manajement Markas Pusat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat telah terima laporan resmi yang mana telah dikonfirmasi bahwa penembakan di Kuala Kencana, dilakukan TPNPB dibawah Kombas-TPNPB- OPM pimpinan Gusby Waker dan Jhony Beanal. Gusby Waker adalah Komandan Operasi TPNPB KODAP XVIII Kemabu, Intan Jaya termasuk Wilayah Tembagapura,” tuturnya.
“Dalam laporannya via telepon seluler Gusby Waker mengatakan bahwa aksi penembakan itu mereka yang lakukan dan aksi itu merupakan pelaksanaan perintah operasi sesuai deklarasi perang TPNPB yang mana telah ditetapkan bahwa TPNPB akan lakukan serangan ke areal Perusahaan Emas Freeport, yaitu dari PortSite sampai di Grasberg,” sambung Sebby.
Hanya dalam hal ini sasarannya adalah karyawan Freeport, karena mengingat pihaknya sudah meminta manajemen Freeport untuk menghentikan pperasi penambangan namun masih kerja beroperasi. “Dan kami adalah pemilik emas di Gunung Nemangkawi. Oleh karena itu kami anggap bahwa PT. Freeport dan orang-orang yang kerja di perusahaan Freeport adalah perampok yang mana telah dan sedang mencuri hasil kekayaaan alam kami. Jadi apa salahnya kami bunuh karyawan Freeport,” katanya.
Dikatakan, 58 tahun telah beroperasi dan kini pemilik gunung bertindak dan akar masalah Papua adalah PT. Freeport Indonesia. Lalu Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB harus bertanggung jawab. Pihaknya mengancam akan terus melakukan aksi. Pihaknya juga menyampaikan kepada pemerintah Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat bahwa segera tarik warga negara anda yang kerja di perusahaan. (fia/nat)
