
MERAUKE-Masyarakat di dua sekolah di Distrik Tabonji Kabupaten Merauke yakni SD di Kampung Diamuka dan Kiworo menolak pelaksanaan ujian akhir sekkolah tahun 2020 digelar. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Karena guru baru datang ke sekolah tersebut ketika ujian nasional mau dilaksanakan.
Tentang penolakan dari masyarakat untuk ujian nasional dilaksanakan di 2 SD tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Merauke Moses Kaibu dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dan Pengurus PGRI Kabupaten Merauke, PSW YPPK , PSW YPK dan PSW PPGI di ruang rapat DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (18/3).
Moses Kaibu menjelaskan bahwa masyarakat di 2 SD tersebut menolak ujian nasional digelar bukan karena tanpa alasan. Sebab selama ini sekolah tidak operasional karena guru tidak berada di tempat tugas. Guru baru datang ketika ujian nasional mau dilaksanakan.
“Saya harap kepada kepala dinas pendidikan untuk tidak melaksanakan ujian nasional di kedua sekolah tersebut karena proses belajar mengajar selama ini tidak berjalan. Kalau ujian nasional tetap dilaksanakan, sama dengan kita melakukan pembodohan. Dan ini terjadi di kampung-kampung OAP,’’ tandas Politisi Partai Gerindra ini.
Moses Kaibu menjelaskan bahwa banyak sekolah di kampung-kampung saat ini tidak bisa berjalan. Ketua Komisi C DPRD Merauke Moses Jem, mengungkapkan, jangankan sekolah yang ada di kampung-kampung yang jauh dari pusat kota, sekolah yang dekat dengan kota seperti Kampung Nggolar Distrik Merauke tidak jalan dengan baik, karena guru tidak ada di tempat.
Ketua DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina menjelaskan bahwa harus ada sinergitas antara beberapa stakeholder antara Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah. ‘’Ini harus duduk bersama untuk melihat guru-guru PNS. Karena ada beberapa guru ASN yang dibiayai oleh pemerintah, tapi setelah selesai tidak balik ke tempat tugas melaksanakan tugas. Ini juga harus diaudit oleh inspektorat,” tandasnya. (ulo/tri)
