Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mantan Bendahara BPBD Jayawijaya Diserahkan ke Kejari

A
Penulis: Administrator❯
Kasie Pidsus Kejari Sepriyadi saat menerima tersangka EMA Mantan Bendahara BPBD Kabupaten Jayawijaya yang berkas perkarnya dilimpahkan dari penyidik Polres Jayawijaya, Rabu (18/3).
Kasie Pidsus Kejari Sepriyadi saat menerima tersangka EMA Mantan Bendahara BPBD Kabupaten Jayawijaya yang berkas perkarnya dilimpahkan dari penyidik Polres Jayawijaya, Rabu (18/3).

WAMENA-Penyidik Polres Jayawijaya menyerahkan berkas perkara  penyalagunaan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2011 ke pihak Kejaksaan Negeri Wamena, Selasa (17/3) sore.


   Kapolres Jayawijaya, melalui Kasat Reskrim, AKP Suheriadi mengatakan, pelimpahan dilakukan setelah pada Februari 2020 pemeriksaan kasus tersebut dinyatakan lengkap oleh kejaksaan negeri Jayawijaya. Kata Suheriadi, tersangka berinsial EMA yang merupakan mantan bendahara BPBD Jayawijaya 2011 atas dugaan penyalahgunaan dana belanja tidak terduga BPBD Jayawijaya pada 2011.


   Tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang RI nomor 31/1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dalam undang-undang nomor 20/2001 jo.pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP.


   Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Kepala Seksi Pidana Khusus    (Kasiepidus), Sepriyadi mengaku langsung menahan tersangka, karena sebelumnya yang bersangkutan belum dilakukan penahanan oleh kepolisian.


  “Setelah terima tahap II kami langsung laksanakan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Selama masa penahanan itu yang bersangkutan dititpkan di Lapas Wamena,” tagas Sepriyadi di ruang kerjanya, Rabu (18/3).


   Menurut Sepriyadi, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana belanja tidak terduga di BPBD Jayawijaya ini terjadi pada  saat bencana tahun 2011. Dimana dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan bantuan bencana ternyata tidak sepenuhnya diturunkan ke masyarakat yang terkena dampak bencana, kerugian berdasarkan hasil audit BPKP sekitar Rp 400 juta. (jo/tri)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer