
JAYAPURA – Sejumlah korban banjir bandang Sentani yang tinggal di BPD Graha Bintang Timur, Senin (16/3) mendatangi gedung Bank Papua untuk menanyakan soal angsuran cicilan rumah. Mereka kebingungan lantaran sudah tak menempati lokasi perumahan tersebut akibat rusak namun masih harus menyelesaikan angsuran.
Selain itu disampaikan juga bahwa dari 107 kepala keluarga yang menempati perumahan Bintang Timur hingga kini belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Sudah setahun lamanya.
“Kami tidak datang ke peringatan 1 tahun banjir bandang dan kami lebih memilih mendatangi Bank Papua sebagai pemodal dari pembangunan perumahan di BPD Graha Bintang Timur. Hasil pertemuan tadi Bank Papua menunggu langkah pemerintah mau memberi kebijakan apa tapi sampai saat ini masih belum ada langkah konkrit dari pemerintah,” jelas Erik Ruamba koordinator korban banjir Perumahan Bintang Timur di halaman kantor Bank Papua, Senin kemarin. Ia datang bersama beberapa korban banjir lainnya.
Disebutkan dari pertemuan tersebut pihak bank sebagai pemodal menyetujui diadakan adendum atau penundaan kredit untuk korban banjir. Upaya bersurat ke pemerintah pusat juga dilakukan belum mendapat jawaban. “Jadi kami sengaja tidak datang pada peringatan 1 banjir sebab kami anggap tak efektif dan bukan itu yang diinginkan para korban. Membunyikan sirine, pakai pita hitam itu tidak membuat kami tinggal di tempat semula. Harusnya Pemkab lebih baik memperhatikan para korban yang meninggalkan rumahnya,” sindir Erik.
Pihaknya ikut meminta pemda bertanggung jawab lantaran pemerintah yang memberi izin pembangunan lokasi perumahan tersebut. “Jangan hanya mau disebut bahwa ada kegiatan yang dilakukan untuk memperingati momen banjir tersebut padahal sama sekali tak memiliki manfaat,” tambahnya.
Ia mengutarakan bahwa ada janji pemerintah ketika itu akan diberikan dana tunggu huni Rp 500 ribu/kepala keluarga namun hingga kini tak ada realisasi. “Sejak musibah hingga kini tak ada bantuan apapun termasuk dalam 14 hari penanganan banjir padalah ada 107 kepala keluarga. Kami sudah ke DPRD juga tak direspon,” imbuhnya.
Erik juga menyinggung soal dana bantuan banjir yang diperoleh Pemkab Jayapura sebesar Rp 22 miliar yang menurutnya tak jelas penggunaannya. “Dana yang kami dengar ada Rp 22 miliar dan disuruh bikin proposal yang rasional untuk perbaikan-perbaikan yang rusak. Kami pikir tidak perlu sebab kami korban. Bagaimana proposalnya jika kami ganti dengan mayat saja,” singgung Erik.
Alhasil dana Rp 22 miliar ini diakui tidak melihat pembangunan apapun. “Ada bronjong tapi itu dari BWS dan kini sudah ambruk juga. Pemerintah distrik ataupun kelurahan tak satpun yang turun meliat kami di BPD Bintang Timur,” tutupnya.
Senada disampaikan Betsie Novrida Pae yang tak bisa lagi menempati rumahnya. “Kondisinya tak bisa ditempati karena dapur hancur dan bagian belakang patah dan sendimen hampir setengah meter. Kami juga pernah mendengar uang bantuan puluhan miliar tapi tidak tahu dana itu diapakan,” singkatnya. (ade/nat)
