Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SK Pengesahan Pimpinan DPRP Digugat

A
Penulis: Administrator❯
Ke empat pimpinan DPRP ketika diambil sumpah pada proses pelantikan beberapa waktu lalu. Foto: Gamel/Cepos
Ke empat pimpinan DPRP ketika diambil sumpah pada proses pelantikan beberapa waktu lalu. Foto: Gamel/Cepos
Empat pimpinan DPRP yakni Jhony Banua Rouw, DR Yunus Wonda, Edoardus Kaize dan Yulianus Rumboirusy ketika dilantik Selasa (17/12) lalu . Salah satu anggota DPRP Nason Uti menggugat SK penetapan pimpinan DPR Papua lantaran dinilai tidak berdasarkan mekanisme dan tahapan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. (Gamel-ceposonline.com) 

JAYAPURA – Meski DPR Papua kini telah memiliki pemimpin berdasar mekanisme persidangan dan pengambilan sumpah yang sah, ternyata ada saja pihak yang menganggap proses tersebut salah. Menariknya anggapan ini ditindaklanjuti dengan melakukan upaya hukum. Alhasil empat pimpinan DPRP yakni Jhony Banua Rouw, DR Yunus Wonda, Edoardus Kaize dan Yulianus Rumboirusy diminta untuk hadir memenuhi panggilan hakim guna dimintai keterangan dalam pemeriksaan persiapan.

Ini setelah salah satu anggota DPRP, Nason Uti mengajukan gugatan terhadap keputusan Mendagri terkait SK penetapan pimpinan DPR Papua. Nason memasukkan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena menurutnya ada yang salah. Sk empat pimpinan DPRP kata Nason penetapan pimpinan definitif ini tidak berdasar mekanisme dan tahapan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Gugatannya sendiri telah didaftarkan dengan nomor 37-G-2020-PTUN.JKT tertanggal 18 februari 2020.

Nason menggugat karena berpendapat bahwa tahapan yang semestinya dilakukan sebelum pelantikan adalah menyelesaikan tata tertib lebih dulu namun ini dilompati. “Jadi SK pimpinan kami anggap tidak berdasar mekanisme. Tatib belum selesai SK definitif sudah keluar dan kemudian melantik tanpa kami menerima salinan tatib,” beber Nason, Selasa (3/3). Ia menganggap ada pelanggaran mekanisme yang dilakukan oleh Kemendagri.

Lalu kedua, Kemendagri dalam rujukan tatib sudah diamanatkan dalam Undang undang Nomor 23 dan perarutan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 untuk mengikuti tata tertib sebelumnya atau jika ingin membentuk tatib DPR baru maka patut berdasar tatib sebelumnya. “Tatib sebelumnya adalah pimpinan DPR haruslah orang asli Papua dan ini juga yang dilanggar oleh Kemendagri. Semestinya Kemendagri memasilitasi tim tatib dan Parpol namun ini tak dilakukan,” jelasnya.

Terkait itu Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang dikonfirmasi menanggapi datar. Ia berpendapat bahwa silahkan saja untuk mengajukan upaya hukum jika ada yang yang dirasa kurang tepat atau tidak puas. “Tidak masalah itu kan haknya setiap orang tapi saran saya baca dulu aturan dengan baik. Kalau ingin mendapatkan penjelasan hukum ya silahkan kami akan ikuti prosesnya,” beber Jhony. Ia mengatakan secara logika jika ini bertentangan maka mendagri, biro hukum dan gubernur tentu akan menolak dan tidak akan mengeluarkan naskah pelantikan. “Tapi toh akhirnya diproses juga namun kami siap untuk menghadapi jika diajukan dalam proses hukum, tidak apa-apa,” pungkasnya. (ade/wen)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer