
WAMENA-Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mempersilahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum apabila mengklaim tanah pemerintah sebagai hak ulayat. Sebab yang berhak membatalkan sertifikat yang dikeluarkan negara adalah keputusan pengadilan bukan pemerintah dan siapapun yang mengklaim jika itu tanah adat.
Diakui Wabup memang ada masyarakat meminta sertifikat tanah dikembalikan kepada mereka. Untuk tanah -tanah di Distrik Pisugi memang hampir semua ini telah diambil alih dan semuanya sudah memiliki sertifikat pemerintah.
“Masyarakat menyadari jika tanah itu harus kembali, dahulu mungkin tanah tersebut dilepaskan oleh para orang tua untuk kepentingan pembangunan tetapi sekarang intelektual banyak yang datang dan meminta tanah itu dikembaikan statusnya menjadi hak ulayat.”ungkapnya Senin (24/2) kemarin.
Menurut Wabup, yang amanya sertifikat itu adalah dokumen berharga yang dikeluarkan oleh negara, yang bisa membatalkan itu dokumen negara itu hanya keputusan pengadilan.(jo/tri)
