Banyak Faktor Penyebab Ditundanya Seleksi CPNS

Paulus Dwi Laksono

JAYAPURA-Penundaan pembukaan pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 di Provinsi Papua diakui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) kantor Regional IX Jayapura, Paulus Dwi Laksono.

Menurut Paulus, ada beberapa persoalan yang menyebabkan jadwal pendaftaran seleksi penerimaan CPNS ditunda. Salah satunya terkait pembagian kuota 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non OAP.

“Sebelumnya para admin yang ditunjuk BKD sudah mengisi formasi CPNS. Namun dengan adanya perubahan tersebut, maka formasi diinput ulang sehingga butuh waktu lagi,” jelasnya saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Senin (11/3).

Dalam menginput formasi CPNS, Paulus mengakui masih ada beberapa admin di daerah yang tidak memahami sistem yang ada untuk mengisi formasi CPNS di daerahnya untuk dimasukkan ke dalam Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN. Namun apara admin ini sudah berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan BKN sehingga dapat segera menyesuaikan diri.

Kesulitan lain yang dihadapi para admin menurut Paulus yaitu membagi dan mengisi formasi 80:20 persen agar bisa sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah calon pelamar.

“Misalnya satu daerah membutukan 5 orang di bidang kesehatan namun hanya 1 yang mendaftar, maka secara otomatis admin tidak bisa mengisi formasi tersebut dan ini juga akan menghambat kerja mereka,” tambahnya.

Paulus berharap dalam penerimaan CPNS, setiap kepala daerah terlebih dahulu memetakan formasi sesuai kebutuhan daerahnya sehingga admin tidak kesulitan dalam menginput formasi CPNS ke dalam SSCN BKN.

“Karena untuk mengisi langsung, admin yang bersangkutan tidak mempunyai hak. Kecuali ada rekomendasi dari kepala daerah yang bersangkutan, supaya bisa mengatasi hal dimana kebutuhan tidak sesuai dengan jumlah yang daftar,” tuturnya.

Kendala lainnya menurut Paulus masih banyak daerah yang bergantung dengan peralatan komputer di sekolah-sekolah yang ada di daerahnya untuk melakukan pendaftaran dan seleksi CPNS. Untuk itu, mereka terpaksa harus menunggu selesainya pelaksanaan ujian nasional (Unas).

“Daerah yang masih minim jaringan internetnya, kepala daerahnya melalui instansi terkait diharapkan membantu calon pelamar melakukan pendaftaran dengan menyediakan layanan internet,” tutupnya. (kim/nat)