Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Temui Wapres, Pemuda Katolik Papua Tengah Desak Penarikan Pasukan Non-Organik

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Pengurus Pemuda Katolik Komda Papua Tengah saat bertemu Wapres, Gibran Rakabuming Raka di Bandara Nabire. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS KOMDA PEMUDA KATOLIK).
Pengurus Pemuda Katolik Komda Papua Tengah saat bertemu Wapres, Gibran Rakabuming Raka di Bandara Nabire. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS KOMDA PEMUDA KATOLIK).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Sejumlah pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mendesak penarikan pasukan non-organik dari Tanah Papua saat kunjungan kerja di Nabire, Senin (20/4/2026).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, bersama jajaran pengurus  lainnya di Bandara Douw Aturure.

Dalam kesempatan itu, Tino Mote menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah pusat terhadap situasi keamanan di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah. Ia menilai keberadaan pasukan non-organik kerap memicu konflik yang berdampak langsung pada masyarakat sipil.

Advertisement

“Kami mohon agar pemerintah pusat menarik pasukan non-organik dari Papua, karena kehadiran mereka sering kali memicu konflik di daerah kami, khususnya di Papua Tengah,” ujar Tino Mote.

Ia juga menyoroti meningkatnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat konflik yang terus berulang di sejumlah wilayah, seperti Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai. Menurutnya, sejumlah kasus hingga kini belum diselesaikan secara tuntas.

“Akibat konflik yang terus berulang, pelanggaran HAM terjadi di berbagai tempat. Sementara itu, kasus di Kabupaten Dogiyai maupun konflik di wilayah Puncak, khususnya di Sinak, hingga kini belum diselesaikan dengan baik,” kata Tino Mote.

Advertisement

Pemuda Katolik Papua Tengah menilai pendekatan keamanan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan di Papua. Karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog serta pendekatan kemanusiaan dalam menangani konflik.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga membuka ruang dialog dan mengutamakan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan di Papua,” imbuhnya.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Harus Ikuti Mekanisme Konstitusi dan Hukum

Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Harus Ikuti Mekanisme Konstitusi dan Hukum

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar tentang wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Ma

Foto Gibran Diturunkan dari Ruang Kerja, Wakil Ketua DPRD Sukabumi: Saya Merasa Malu

Foto Gibran Diturunkan dari Ruang Kerja, Wakil Ketua DPRD Sukabumi: Saya Merasa Malu

Ada yang berbeda di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari. Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terp

Wapres Gibran Digugat Lagi

Wapres Gibran Digugat Lagi

Persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka ternyata tak berhenti di Mahkamah Konstritusi. Gugatan lain kembali muncul. Dilansir Jawapos.com, se

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer