Pemkab Nabire Perketat Pengawasan Distribusi BBM dan Evaluasi Pelanggaran di Lapangan
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Kota Nabire, Rabu (11/3/2026).
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran bagi masyarakat.
Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Nabire, Isaias Zonggonau, mengatakan pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara berkala melalui tim pemantau agar distribusi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Kami berharap tim pemantau dapat turun secara berkala, minimal tiga bulan sekali, untuk memastikan distribusi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini beban pelayanan BBM di wilayah Nabire cukup besar, terlebih setelah pemekaran wilayah yang menyebabkan beberapa daerah di sekitarnya masih bergantung pada distribusi BBM dari Nabire.“Dengan adanya pemekaran wilayah, beban pelayanan BBM di Nabire semakin besar karena beberapa daerah masih bergantung pada distribusi dari sini. Kondisi ini membuat pelayanan belum sepenuhnya merata,” jelas Zonggonau.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, agen penyalur BBM, serta instansi terkait sangat dibutuhkan agar distribusi dapat berjalan lebih efektif dan adil.
“Karena itu perlu ada kerja sama antara pemerintah daerah, agen penyalur BBM, dan dinas terkait agar pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan merata,” kata dia.
Isaias juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan pihak di tingkat pusat terkait dukungan subsidi dan distribusi BBM. “Pada prinsipnya pemerintah pusat siap membantu daerah. Namun di lapangan masih ada kendala, terutama di wilayah pesisir yang membutuhkan biaya distribusi lebih besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini sedang mengumpulkan data dari lapangan yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan, termasuk kemungkinan penambahan kuota BBM bagi wilayah yang membutuhkan.“Kami sedang mengambil data di lapangan untuk dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah selanjutnya,” katanya.
Selain itu, hasil pengawasan di lapangan juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam distribusi BBM yang selama ini terjadi.
“Memang ada sejumlah pelanggaran yang sudah berlangsung cukup lama. Karena itu ke depan harus ada langkah untuk meminimalisir pelanggaran agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan,” pungkasnya. (*)
