John NR Gobai: Perdasi Pendidikan Adalah Bentuk Pengakuan bagi Lembaga Pelopor di Papua
CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah resmi menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta.
Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa keberadaan Perdasi tersebut merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap lembaga-lembaga pelopor pendidikan yang sejak lama hadir melayani masyarakat Papua, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.
“Perdasi pendidikan ini adalah bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap jasa lembaga pelopor pendidikan yang telah lama berkontribusi bagi masyarakat Papua, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N R Gobai kepada media ini via seluler, Rabu, (11/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa lembaga pelopor pendidikan di Papua antara lain YPK, YPPGI, YPPK, Yayasan Advent, dan YAPIS. Lembaga-lembaga tersebut telah berperan penting dalam membangun pendidikan sejak awal masuknya misionaris di Tanah Papua.
“Sejak hadirnya para misionaris di Tanah Papua pada tahun 1855 di Manokwari dan tahun 1894 di Fakfak, para pastor dan pendeta sudah membangun sekolah dari kampung ke kampung untuk melayani pendidikan masyarakat Papua,” Jelas Gobai.
Menurut John, lembaga pendidikan yang dikelola gereja selama ini terbukti mampu menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Namun aktivitas lembaga-lembaga tersebut mulai mengalami penurunan sejak bantuan dari Belanda dihentikan pada tahun 1992.
Selain lembaga pelopor pendidikan berbasis gereja, Gobai juga menuturkan bahwa banyak lembaga pendidikan swasta lainnya yang turut berperan dalam pengembangan pendidikan di Papua, mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi, dengan mayoritas peserta didik merupakan Orang Asli Papua (OAP).
“Lembaga pendidikan swasta yang menyelenggarakan pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi juga perlu diberdayakan dengan dukungan sarana, prasarana, dan dana yang memadai,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya Pasal 56 ayat (4) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk menyelenggarakan pendidikan di Papua.
Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberikan bantuan atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu, pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membantu penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan status dan domisili lembaga serta memprioritaskan pengurus dan peserta didik yang mayoritas merupakan Orang Asli Papua.
Gobai menjelaskan bahwa pembentukan Perdasi ini juga bertujuan untuk memperjelas implementasi kebijakan tersebut di wilayah Papua Tengah agar tidak menimbulkan penafsiran yang bias terhadap frasa lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
“Prioritas utama perlu diberikan kepada penguatan lembaga pelopor pendidikan dan lembaga pendidikan swasta yang dibentuk oleh Orang Asli Papua atau yang pengajarnya serta peserta didiknya mayoritas Orang Asli Papua,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Perdasi tersebut telah dibahas bersama antara DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebelum akhirnya disahkan dan ditandatangani oleh Gubernur Papua Tengah.
Gobai berharap pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dapat melaksanakan regulasi tersebut secara serius sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini berkontribusi besar bagi masyarakat Papua.
“Kami berharap gubernur, para bupati, serta kepala dinas pendidikan dan BKD di Papua Tengah dapat melaksanakan peraturan ini dengan baik melalui pemberdayaan lembaga pelopor pendidikan dan lembaga pendidikan swasta di Papua Tengah,” ujarnya.
Menurut Gobai, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan di Papua Tengah sekaligus memberikan pengakuan yang layak kepada lembaga-lembaga yang selama ini menjadi pionir dalam pelayanan pendidikan di Tanah Papua.
“Dengan adanya Perdasi ini, kami ingin memastikan bahwa lembaga-lembaga pelopor pendidikan dan lembaga pendidikan swasta di Papua Tengah tetap kuat dan terus berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua di masa depan,” pungkas Gobai. (*)
