Ekowisata Mangrove Pigapu, Babak Baru Kemandirian Adat Kamoro di Mimika
CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Satu langkah baru pariwisata berbasis komunitas lahir di Tanah Papua. Lewat Paket Eduwisata dan Sejarah Mapurumane, Ekowisata Mangrove Pigapu resmi menjadi inisiatif pertama di Bumi Cendrawasih yang sukses memadukan pilar masyarakat adat dengan pelestarian alam, budaya suku Kamoro, dan kemandirian ekonomi.
Menariknya, seluruh denyut nadi paket wisata ini digerakkan langsung oleh talenta lokal yang tergabung dalam Kelompok Ekowisata Mangrove Pigapu. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat adat pesisir mampu menjadi aktor utama di tanah mereka sendiri.
Cerita dari Pemandu Bersertifikat BNSP
Salah satu motor penggerak ekowisata ini adalah David Nataimi. Pemuda asli Kampung Pigapu dari klan Taparu Umapi ini bukan pramuwisata biasa.
David telah mengantongi sertifikasi profesi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP Pramuwisata Indonesia (PRAMINDO).
Bagi pria yang akrab disapa Waute Logpon ini, profesinya adalah wujud tanggung jawab moral anak suku Kamoro dalam menjaga wilayah adat.
"Hari ini saya senang bisa berinteraksi dengan adik-adik dan guru dari Sekolah Negeri Pigapu. Tugas saya adalah menceritakan jenis-jenis burung yang ada di wilayah hutan kampung Pigapu, serta sejarah dan nilai yang diwariskan leluhur tentang masing-masing satwa," ungkap David, saat diwawancarai Cenderawasih Pos, di Kampung Pigapu, Minggu, 28 Juni 2026.
David mencontohkan burung Kakatua Raja, yang dalam bahasa Kamoro disebut OPETEPAWE. Dalam kepercayaan turun-temurun, kicau burung ini dipercaya membawa simbol kabar baik bagi masyarakat.
Menapaki Sejarah Leluhur Mapurumane
Bukan sekadar menyuguhkan pesona fauna, eduwisata ini juga membawa pengunjung larut dalam narasi sejarah yang magis.
Kris Kawane, tetua adat sekaligus pemandu sejarah, bertugas menuntun wisatawan menyusuri lini masa migrasi Leluhur Mapurumane dari kawasan pegunungan hingga menetap di pesisir Kampung Pigapu.
Kris juga menjadi jembatan informasi mengenai aturan hukum adat dalam mengelola sumber daya alam yang diwariskan oleh empat taparu (klan adat), yakni Umapi/Uwapi, Maurupi, Hinokowaripimamora, dan Tawarimamora.
