Sengketa Perbatasan di Kapiraya: Ribuan Warga Mengungsi, Layanan Publik di Kapiraya Lumpuh
CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Ketidakpastian terkait sengketa tapal batas di wilayah perbatasan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, kini memicu krisis kemanusiaan yang serius.
Tiga kampung di distrik Mimika Barat Tengah—Kapiraya, Wakia, dan Wumuka—dilaporkan kosong setelah warga memilih mengungsi untuk menghindari potensi eskalasi konflik.
Situasi ini menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut terhenti total. Fasilitas pendidikan, tempat ibadah, serta proyek pembangunan infrastruktur desa tidak lagi berfungsi menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap aspek keamanan dan legalitas wilayah.
Tokoh Pemuda Kapiraya, Pius Minama, menyatakan bahwa kebuntuan birokrasi dalam penyelesaian batas wilayah telah berdampak langsung pada hak-hak dasar masyarakat adat.
Selain akses pendidikan yang terputus, warga juga kehilangan sumber mata pencaharian karena tidak dapat mengelola lahan yang kini menjadi objek sengketa.
“Saat ini kondisi kampung-kampung tersebut kosong. Kami butuh penjelasan transparan Tim Harmonisasi Kabupaten Mimika mengenai sudah sejauh mana upaya penyelesaian tapal batas Kapiraya," tegas Pius dalam pernyataannya, Jumat 27 Maret 2026 malam.
Dampak Sosial dan Penantian Kepastian Hukum
Masyarakat setempat mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera merampungkan proses harmonisasi batas wilayah.
Penundaan keputusan administratif ini dinilai menjadi faktor utama yang memperpanjang masa pengungsian warga di hutan maupun di daerah sekitarnya.
Pius menekankan pentingnya akuntabilitas dari Tim Harmonisasi untuk segera memberikan peta jalan penyelesaian yang jelas.
Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka dan dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa rasa takut.
*Krisis Menjelang Hari Raya*
Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat masyarakat terdampak tengah bersiap menyambut hari raya Paskah.
Minimnya akses logistik dan terhentinya perputaran ekonomi lokal membuat warga berada dalam kondisi kerentanan pangan di lokasi pengungsian.
"Sebagai umat beriman, kami ingin merayakan Paskah dalam damai. Namun dengan kondisi tanpa penghasilan akibat konflik, kami memohon uluran tangan pemerintah kabupaten untuk membantu menunjang kebutuhan warga di pengungsian maupun di titik konflik," tutup Pius. (*)
