
CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Ratusan buruh mogok kerja menggelar aksi damai di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Kamis (12/2/2026).
Pantauan media ini, pada Kamis pagi, massa terlebih dahulu berkumpul di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dan menyampaikan aspirasi.
Setelah menggelar aksi di haaman kantor DPRK, massa kemudian bergesar ke kantor Puspem di Sp3 untuk lanjut menyampaikan aspirasi.
Kantor Puspem, tepatnya di gedung A, mereka pun diterima oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong beserta sejumlah pejabat eselon.
Salah satu orator dalam orasinya menyampaikan kepada Wakil Bupati (Wabup) Kemong tentang lima tuntutan utama yang dibawakan oleh massa.
Pertama, meminta pemerintah menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai “negara dalam negara”, dengan bertindak tegas atas dugaan pembangkangan hukum oleh perusahaan.
Kedua, mendesak DPRK dan Pemerintah Kabupaten Mimika menghadirkan tim dari Kementerian Ketenagakerjaan RI guna membuka mediasi resmi, terbuka, dan berkeadilan.
Ketiga, meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI segera menjalankan mandat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2017, termasuk melakukan mediasi dan penanganan langsung di lapangan.
Keempat, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika selaku pemegang saham agar menjadikan penyelesaian sengketa moker sebagai syarat mutlak dalam RUPS mendatang sebelum negosiasi saham dilanjutkan.
Kelima, meminta DPRD Mimika membentuk panitia khusus (pansus) moker untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum dan mengembalikan hak-hak pekerja.
Untuk menjaga kondusivitas daerah, massa memberikan tenggat waktu 21 hari kepada pemerintah guna membuka ruang komunikasi dan menyelesaikan persoalan secara adil dan bermartabat.
Mereka memperingatkan, jika tuntutan diabaikan, aksi lanjutan berupa pendudukan kantor serta gelombang mogok kerja dan demonstrasi yang lebih besar dapat terjadi.
Selanjutnya, menyikapi tuntutan tersebut, Wabup Kemong menyatakan pemerintah daerah akan mempelajari seluruh poin yang disampaikan dengan mengundang pihak-pihak terkait.
“Kami akan pelajari dan mengundang semua pihak untuk duduk bersama. Nanti dari perwakilan buruh bisa menyiapkan sekitar sepuluh orang untuk berdiskusi satu meja,” ujarnya.
Ia meminta waktu agar pemerintah dapat berkoordinasi sebelum memfasilitasi pertemuan lanjutan.(*).



