Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

205 Nelayan Indonesia Ditahan di PNG, Pemkab Merauke Tegaskan Putusan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Rekianus Samkakai  (CEPOSONLINE.COM/SULO)
Rekianus Samkakai   (CEPOSONLINE.COM/SULO) 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Sebanyak 205 nelayan asal Indonesia, termasuk nelayan asal Merauke, tercatat menjalani hukuman di Penjara Bomana, Papua Nugini (PNG), akibat pelanggaran hukum di wilayah perairan negara tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke, Rekianus Samkakai, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi kasus sepanjang 2024 dan 2025.  Seluruh nelayan tersebut telah menjalani proses hukum dan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Menurut Rekianus, hukuman yang dijatuhkan pemerintah PNG bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara. Bahkan, ada nelayan yang dijatuhi hukuman enam bulan penjara hingga 12 tahun.

Advertisement

Sementara itu, khusus sepanjang 2026 hingga September, tercatat sebanyak 17 kapal nelayan Indonesia ditangkap oleh otoritas PNG.

Rekianus menjelaskan, pihaknya juga menerima banyak pertanyaan dari keluarga nelayan di Merauke maupun daerah lain, termasuk Makassar, terkait nasib anggota keluarga mereka yang ditahan di PNG.

Bahkan, belakangan muncul video di media sosial TikTok yang memperlihatkan permintaan dari 67 orang agar pemerintah pusat, khususnya Presiden, melakukan diplomasi luar negeri untuk memperjuangkan pembebasan mereka.

Advertisement

Namun, menurut Rekianus, masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah Indonesia tetap menghormati proses dan keputusan hukum yang telah ditetapkan pemerintah PNG.

"Ini perlu diketahui oleh keluarga para nelayan yang ada di Indonesia. Karena banyak pertanyaan kepada kami, khususnya keluarga nelayan di Merauke maupun Makassar. Ada yang dihukum 12 tahun penjara, ada yang enam bulan. Pertanyaan itu ditujukan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Perbatasan. Kok bisa?," kata Rekianus Samkakai ditemui media ini di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).   

Ia menegaskan, penjatuhan hukuman terhadap para nelayan merupakan kewenangan pemerintah PNG sehingga tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Indonesia.

Rekianus mengungkapkan, beberapa minggu lalu pihaknya juga menerima telepon dari pemerintah pusat melalui Interpol terkait permintaan diplomasi terhadap 67 orang yang saat ini meminta pembebasan dari tahanan di PNG.

Advertisement

Artikel Terkait

UMKM Pemula Harus Bangun Branding dan Kreatif Promosikan Produk

UMKM Pemula Harus Bangun Branding dan Kreatif Promosikan Produk

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Merauke, Ny. Nova Gebze, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM

Kunjungi Seminari Pastor Bonus, Ini Pesan Disampaikan Duta Besar Vatikan kepada Para Seminaris

Kunjungi Seminari Pastor Bonus, Ini Pesan Disampaikan Duta Besar Vatikan kepada Para Seminaris

Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Walter Erbi, melakukan kunjungan pastoral ke Seminari Pastor Bonus Merauke yang berlokasi di Kelap

Gubernur Apolo: Kepergian Uskup Aloysius Murwito Kehilangan Besar bagi Papua Selatan

Gubernur Apolo: Kepergian Uskup Aloysius Murwito Kehilangan Besar bagi Papua Selatan

Kepergian Uskup Keuskupan Agats, Mgr. Aloysius Murwito, OFM, menjadi kehilangan besar bagi Gereja Katolik dan seluruh masyarakat Papua Selat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer