PTUN Jayapura Tolak Gugatan Jalan 135 Km, Greenpeace: Pembangunan Ganggu Eksistensi Masyarakat Adat
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan lima warga terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang menghubungkan Wanam hingga Muting.
Putusan tersebut dipublikasikan melalui laman e-court pada 18 September 2026, setelah perkara yang diajukan Simon Petrus Balagaize, Sinta Gebze, Liborius Kodai Moiwend, Kanisius Dagil dan Andreas Mahuze itu menjalani persidangan selama kurang lebih enam bulan.
Gugatan tersebut diajukan untuk mempersoalkan SK Bupati Merauke mengenai kelayakan lingkungan hidup proyek pembangunan jalan 135 kilometer yang disebut menjadi penopang proyek strategis nasional (PSN) di Merauke.
Dalam siaran pers Tim Advokasi Solidaritas Merauke yang diterima media ini, Senin (21/9/2026) malam, kuasa hukum penggugat dari Pusaka Bentala Rakyat, Tigor Hutapea, menyatakan pihaknya kecewa terhadap putusan tersebut.
“Kami mengecam putusan yang sangat buruk dan tidak adil ini. Hakim tidak mempertimbangkan satu pun bukti, saksi dan ahli dari penggugat yang menerangkan jalan 135 kilometer itu melanggar hak Masyarakat Adat,” kata Tigor.
