Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Puskesmas Rimba Jaya Dipalang, Warga Merauke Terpaksa Berobat di Kantor Kelurahan

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Puskesmas Rimba Jaya yang dipalang masyarakat pemilik hak ulayat  selama hampir sebulan (CEPOSONLINE.COM/SULO) 
Puskesmas Rimba Jaya yang dipalang masyarakat pemilik hak ulayat  selama hampir sebulan (CEPOSONLINE.COM/SULO) 


Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Aksi pemalangan yang dilakukan pihak yang mengeklaim sebagai pemilik hak ulayat tidak hanya berdampak pada Kantor Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi Kabupaten Merauke.

Puskesmas Rimba Jaya juga ikut terdampak sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus dipindahkan ke lokasi sementara.

Puskesmas Rimba Jaya yang berada di kawasan Lepro, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, berada dalam satu kompleks lahan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang telah dipalang sejak 15 Juni 2026. Akibatnya, pelayanan kesehatan di gedung puskesmas tidak dapat lagi dilakukan.

Advertisement

Untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, manajemen Puskesmas Rimba Jaya memindahkan sementara seluruh aktivitas pelayanan ke Kantor Kelurahan Rimba Jaya di Jalan Pembangunan, Merauke. Lokasi tersebut berjarak sekitar dua hingga tiga kilometer dari gedung puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Nevile R. Muskita, mengatakan pemindahan pelayanan merupakan langkah darurat agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

"Pemindahan sementara ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa terlayani. Namun, kami berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan," ujarnya, Jumat (10/7/2026).

Advertisement

Nevile menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas lahan Dinas Kesehatan senilai Rp30 miliar.

Pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp20 miliar pada masa pemerintahan Bupati Frederikus Gebze, sedangkan tahap kedua direalisasikan pada masa pemerintahan Bupati Romanus Mbaraka periode kedua.

Menurutnya, aksi pemalangan dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat karena merasa belum menerima pembayaran ganti rugi dari pemerintah daerah.

"Sebenarnya persoalan ini sudah menjadi masalah internal keluarga pemilik hak ulayat. Padahal yang terdampak adalah sarana umum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat," kata Nevile. 

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

Soroti Karhutla hingga Pemadaman Listrik Berulang, GMNI Gelar Aksi Demo Damai 

Soroti Karhutla hingga Pemadaman Listrik Berulang, GMNI Gelar Aksi Demo Damai 

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Merauke menggelar aksi damai dengan menyuarakan sejumlah per

Titik Panas Karhutla di Papua Selatan Menurun, 203 Hotspot Terdeteksi di Merauke

Titik Panas Karhutla di Papua Selatan Menurun, 203 Hotspot Terdeteksi di Merauke

Jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau melalui satelit di wilayah Provinsi Papua Selatan mulai mengalami penurunan dibandingkan bula

Duta Besar Vatikan Kunjungi Papua Selatan, Hadiri Misa Pemakaman Uskup Agats

Duta Besar Vatikan Kunjungi Papua Selatan, Hadiri Misa Pemakaman Uskup Agats

Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Walter Erbi, dijadwalkan melakukan kunjungan apostolik ke wilayah Keuskupan Agung Merauke dan Keusk

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer