CEPOSONLINE.COM, MERAUKE– Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Papua Selatan, Petrus O. Atawuwur mengungkapkan hingga awal Juli 2026 baru terdapat 13 paket pekerjaan yang diproses melalui mekanisme tender. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Petrus mengatakan, sebagian besar paket yang sedang ditenderkan berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama sektor pekerjaan umum. Selain itu, terdapat satu paket pengadaan terkait mobilisasi atau distribusi beras ke kabupaten dan distrik yang untuk pertama kalinya proses tendernya dilaksanakan di Papua Selatan.
"Selama ini tendernya dilakukan di Papua. Tahun ini mulai diproses di provinsi," katanya Selasa (7/72026). Ia menjelaskan, sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, hanya paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp1 miliar yang diproses melalui tender oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Sementara paket bernilai di bawah Rp1 miliar dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan.
Menurut Petrus, kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap berkurangnya jumlah paket yang dilelang pada tahun ini. "Kalau dibandingkan tahun lalu memang menurun. Dengan adanya efisiensi anggaran, jumlah paket yang masuk tender juga berkurang," ujarnya.
Dari 13 paket yang diproses, sebanyak 10 paket telah berkontrak, 3 paket masih dalam proses pemilihan penyedia. Sedangkan sisanya berada pada tahap administrasi dan penyelesaian kontrak. Meski demikian, ia menyebut jumlah paket masih berpotensi bertambah apabila alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikembalikan ke daerah kembali dialokasikan untuk sejumlah kegiatan.
Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, Biro PBJ Papua Selatan mendorong seluruh OPD menerapkan mekanisme tender dini. Dengan sistem tersebut, proses tender dapat dilakukan sebelum APBD ditetapkan sehingga setelah anggaran disahkan, paket pekerjaan dapat langsung memasuki tahap penandatanganan kontrak.
Menurut Petrus, langkah tersebut akan menghemat waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan meningkatkan serapan anggaran."Sampai saat ini kami masih menunggu data dari OPD. Paling tidak paket pekerjaan apa saja dan nilai anggarannya sudah bisa dikunci sehingga proses tender dapat dikelola lebih baik dan tepat waktu," pungkasnya.(*)
