Jakarta, 05/10 (ANTARA) - Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres) periode terbaru dengan kekuatan 26 figur berbobot menyita perhatian publik karena ukurannya membengkak dibanding era sebelumnya.
Namun, jika dilihat dari sosok di baliknya, latar belakang para anggota teramat heterogen dengan kepakaran masing-masing.
Istana Negara menjadi tempat berhimpunnya rentang spektrum para tokoh yang begitu lebar. Di sana mempertemukan teknokrat dingin semacam Ignasius Jonan, pebisnis kawakan Chairul Tanjung dan Dato' Sri Tahir, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis, hingga kritikus vokal yang kerap melontarkan diksi tajam seperti Rocky Gerung.
Formasi ini makin lengkap dengan kehadiran deretan tokoh keagamaan lintas iman, mulai dari figur intelektual Nahdlatul Ulama Quraish Shihab dan Sinta Nuriyah Wahid, pimpinan gereja Jacky Manuputty, hingga representasi umat Buddha dan Khonghucu.
Di atas kertas, racikan komposisi multisektoral ini menjanjikan ketersediaan pasokan ide yang luas. Bak sebuah laboratorium pemikiran di mana setiap keputusan eksekutif berpeluang diuji terlebih dahulu melalui ruang simulasi yang cukup ketat sebelum disodorkan ke ranah domestik maupun internasional.
Implikasi paling terasa dari melimpahnya pakar di sekeliling kepala negara adalah potensi bergesernya artikulasi kebijakan publik. Gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang cenderung lugas, mengandalkan intuisi komando yang sangat lekat dengan dirinya semasa berkarier di militer dan kerap diekspresikan lewat narasi makro yang spontan, kini memiliki jaring pengaman konseptual.
Masuknya akademisi dan pengkritik berani ke dalam struktur penasihat resmi memberi sinyal bahwa sang kepala negara tidak berkeberatan terhadap "oposisi internal" yang siap melakukan uji ketahanan atas gagasan-gagasan pemerintah. Ketika sebuah keputusan ekonomi atau perancangan regulasi diteliti dari kacamata kepatuhan tata kelola hukum oleh praktisi senior, serta ditakar imbas sosialnya oleh para pakar humaniora, risiko kekeliruan fatal dalam penyampaian pesan politik ke publik dapat diminimalkan.
Gagasan yang keluar dari mulut pemerintah tidak lagi mentah, melainkan telah melewati proses penyaringan yang mengintegrasikan kalkulasi teknis, batas hukum, dan kepekaan sosiologis.
Kehadiran pimpinan lintas agama memegang peranan krusial untuk menjaga kompas moral sekaligus menyelaraskan kultur kebangsaan.
Sebab, kebijakan pembangunan nasional sering kali memicu ketegangan di akar rumput akibat terabaikannya nilai lokal dan sensitivitas warga. Lewat dialog berkala bersama para tokoh agama di dewan pertimbangan, Istana dapat menangkap denyut nadi masyarakat secara lebih jernih, tanpa tersaring oleh laporan birokrasi formal yang kerap kali jauh dari realitas lapangan.
