Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Papua bidik kenaikan transaksi UMK pada e-katalog semester II

L
Penulis: Lucky Ireeuw❯
 Salah satu produk olahan lokal Papua yang banyak diminati masyarakat. ANTARA/Qadri Pratiwi
 Salah satu produk olahan lokal Papua yang banyak diminati masyarakat. ANTARA/Qadri Pratiwi

Advertisement

CEPOSONLIEN.COM,JAYAPURA, 21/8 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membidik peningkatan transaksi usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Katalog Elektronik pada semester kedua 2026 dengan mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan belanja melalui sistem e-purchasing.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua Sohna Musaad di Jayapura, Jumat mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan UMK dan koperasi lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Target kami pada semester kedua adalah mendorong seluruh OPD melakukan realisasi belanja melalui e-purchasing sesuai dengan rencana umum pengadaan yang telah diumumkan," katanya.

Menurut Sohna, terlihat pada semester kedua 2026, nilai transaksi UMK dan koperasi melalui Katalog Elektronik di lingkungan Pemprov Papua mencapai Rp51,63 miliar dari total transaksi Rp101,94 miliar atau 50,65 persen.

"Melihat capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi kami pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pada semester kedua ini," ujarnya.

Dia menjelaskan Pemprov Papua juga bakal terus mendorong pelaku UMK dan koperasi, khususnya orang asli Papua (OAP), untuk memanfaatkan Katalog Elektronik sebagai sarana memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

"Kami mendukung hal tersebut dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari pembuatan akun penyedia, penayangan produk sesuai kategori usaha, hingga tata cara transaksi melalui metode negosiasi dan mini kompetisi,"katanya lagi.

Dia menambahkan selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan pendaftaran bagi pelaku UMKM melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta membantu pelaku usaha memasukkan produk sesuai kategori usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Transformasi digital dalam pengadaan pemerintah memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMK karena belanja pemerintah dapat menjadi salah satu sumber permintaan terhadap produk dan jasa usaha lokal," ujarnya.

(Pewarta : Qadri Pratiwi)

Advertisement

Artikel Terkait

Gubernur targetkan Papua swasembada beras pada 2028

Gubernur targetkan Papua swasembada beras pada 2028

Gubernur Papua Matius D Fakhiri menargetkan Provinsi Papua mampu mencapai swasembada beras pada 2028 melalui peningkatan luas lahan pertania

8 Komoditas Capai Swasembada 2026

8 Komoditas Capai Swasembada 2026

Pemerintah menyatakan delapan komoditas strategis mencapai swasembada pangan pada 2026. Hal ini menandai kemandirian dan ketahanan pangan na

Harapan baru warga Timbulsloko Demak setelah 10 tahun alami rob

Harapan baru warga Timbulsloko Demak setelah 10 tahun alami rob

Setelah satu dekade berjuang melawan ancaman abrasi dan banjir rob, warga Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer