Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kursi DPRK Terbatas, Bupati Wilson Rumansara Himbau Masyarakat Mamberamo Raya Tidak Anarkis

Y
Penulis: Yohanes Palen❯
Bupati Mamberamo Raya, Robbi Wilson Rumansara ketika foto bersama dengan Pansel DPRK Mamberamo Raya. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS MAMBERAMO RAYA).
Bupati Mamberamo Raya, Robbi Wilson Rumansara ketika foto bersama dengan Pansel DPRK Mamberamo Raya. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS MAMBERAMO RAYA).

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Aksi pemalangan sejumlah fasilitas pemerintah di Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kini mendapatkan perhatian serius dari Bupati Wilson Rumansara.


Advertisement

Sementara itu aksi palang kantor pemerintah ini buntut dari rasa ketidakpuasan dari masyarakat atas pleno hasil anggota DPRK jalur pengangkatan yang sudah dilakukan Pansel pada hari Selasa (4/2/2025).

"Saya memang mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang melakukan palang terhadap fasilitas pemerintahan,"ucap Bupati Mamberamo Raya, Robbi Wilson Rumansara ketika dihubungi Ceposonline.com, Kamis (6/2/2025) malam.

Kata Robby Wilson, pemalangan ini buntut dari hasil pleno anggota DPRK jalur pengangkatan yang sudah dilakukan oleh Pansel.

Advertisement

"Saya minta kepada masyarakat di Mamberamo Raya tetap tenang. Kalau ada kekurangan atas hasil seleksi anggota DPRK itu saya akan koordinasikan dengan Pansel tanpa mengurangi kewenangan tugas Pansel itu sendiri," ujarnya.

Kata Bupati Robbi Rumansara bahwa bagian ini sudah menjadi perhatian seriusnya.

Kalaupun ada perubahan-perubahan yang nanti dilakukan oleh Pansel tentu semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan harus semua hormati.

Advertisement

"Jadi ini merupakan bagian proses politik dan proses pembelajaran berdemokrasi. Kalau nanti sedikit-sedikit kita selesaikan masalah dengan demonstrasi dan lain sebagainya, ini kurang baik di mata masyarakat dan publik,"pintanya.

Robbi Rumansara menegaskan, apabila sekarang proses seleksi masih ada kekeliruan maka pasti ada mekanismenya.

Demikian jika nantinya Pansel tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka secara bertahap bisa dikembalikan ke Pemerintah Daerah di Kabupaten atau di Provinsi.

Menyikapi gejolak yang terjadi di Mamberamo Raya saat ini, ia berharap kepada masyarakat terutama dari Distrik Mamberamo Tengah dan Timur memahami proses yang terjadi saat ini.

"Saya berharap mereka tidak bertindak anarkis apalagi sampai merusaki sejumlah fasilitas pemerintah,"tegasnya.

Kata Bupati, fasilitas pemerintah itu sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat, kalau dirusaki, maka pelayanan kepada masyarakat itu sendiri juga terhambat.

Kalaupun ada hal-hal yang tidak puas dalam proses ini maka perlu disampaikan sesuai mekanismenya.

Pihaknya berharap penyelenggaraan pemerintahan di Mamberamo Raya terus berjalan dalam suasana Kamtibmas yang kondusif dan tentu didukung oleh kerja sama yang baik dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri.

Hal ini penting, agar keberhasilan dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan itu terwujud dengan baik.

"Jadi, salah satu yang dilakukan oleh Pansel ini adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan itu. Kalau kemudian banyak mendapat kritik dan protes yang tidak banyak memberikan kontribusi yang membangun ini akan menghambat,"ungkap Bupati.

Bupati kini meminta masyarakat agar bersabar karena Pansel akan melakukan perbaikan kembali hasil pleno tersebut sesuai apa yang menjadi keberatan dari masyarakat itu.

"Selaku Bupati saya memberikan perhatian serius atas masalah ini agar semua pihak bisa terima. Ini kursinya terbatas dan ada mekanisme aturan yang harus diikuti,"bebernya.

Pihaknya sadar dan memahami bahwa ada banyak yang mendaftar, tetapi harus diketahui pula ada mekanisme proses yang harus dilewati.

Kalaupun nantinya ada pengumuman terakhir hasil revisi Pansel maka pihaknya akan meminta Pansel agar disampaikan secara terbuka agar masyarakat juga bisa mengetahui siapa yang memenuhi syarat dan tidak.

"Kalau sudah ini dilakukan maka semua masyarakat harus menerimanya. Semuanya ada prosedur tidak maunya Ketua Pansel dan anggotanya,"tuturnya.

Tambah Bupati bahwa pihaknya di Pemerintah sama sekali tidak melakukan intervensi baik yang ada sekarang maupun yang sebelumnya.

"Semua proses ini sepenuhnya dilakukan oleh Pansel dan saya sebagai Bupati tidak melakukan intervensi," tutup Bupati Robbi Wilson Rumansara. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Dorong Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal, Bupati Waropen Ajak Sukseskan Festival Seribu Bakau

Dorong Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal, Bupati Waropen Ajak Sukseskan Festival Seribu Bakau

Bupati dalam keterangannya menjelaskan bahwa festival tersebut akan menjadi momentum penting untuk mengembang serta memperkenalkan potensi

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

Pertamina Patra Niaga mulai mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) melalui Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di

Ini Penjelasan Pertamina Terkait Kecelakaan Maut Truk Tangki Avtur di Sentani

Ini Penjelasan Pertamina Terkait Kecelakaan Maut Truk Tangki Avtur di Sentani

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan belasungkawa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer