CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Banjir dan genangan lumpur yang terjadi pasca hujan deras di Kota Jayapura, Senin (21/9/2026) malam, mendapat sorotan tajam Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Alberth Merauje.
Alberth menilai banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik, seperti Pasar Youtefa, Organda, Entrop dan kawasan lainnya, menunjukkan belum optimalnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi persoalan banjir yang terus berulang.
Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan infrastruktur dan lingkungan, bukan justru terus menghadapi persoalan banjir setiap kali hujan deras turun.
"Di mana gubernur dan wali kota, mereka punya OPD. Kota Jayapura ini kok semakin ke sini menjadi wilayah rawan banjir. Malu kita sebagai ibu kota provinsi. Papua sebagai provinsi induk harusnya menjadi role model bagi kabupaten dan kota lain, tetapi yang terjadi setiap kali hujan selalu diterpa banjir," tegas Alberth, Selasa (22/9/2026).
Ia mengatakan, persoalan banjir tidak dapat dianggap sebagai kejadian baru. Pemerintah, kata dia, semestinya telah memiliki pemetaan terhadap kawasan rawan banjir dan langkah pencegahan melalui pembenahan drainase, sungai serta infrastruktur pengendali banjir.
Alberth juga menyoroti respons pemerintah setelah banjir terjadi. Ia mengaku melihat langsung masyarakat membersihkan lumpur dan material yang memenuhi kawasan Pasar Youtefa dan sejumlah lokasi lainnya dengan peralatan seadanya.
"Pagi tadi saya lewat Pasar Youtefa dan Otonom, masyarakat yang membersihkan lumpur. Dinas PU di mana. Padahal kita ini tidak kekurangan OPD," kritiknya. Menurut dia, pemerintah seharusnya segera mengerahkan peralatan untuk membersihkan lumpur, saluran air dan sampah yang terbawa banjir. Termasuk mengerahkan truk untuk mengangkut material yang menumpuk di kawasan terdampak.
"Harusnya pemerintah turunkan alat, angkat lumpur, bersihkan saluran," ujarnya. Ia juga mempertanyakan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons kondisi pascabanjir. Menurutnya, pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat.
"Kalau masyarakat yang bekerja sekarang, berarti pemerintah tidak mengurus negara ini. Badan Bencana ada di mana. Kalau tidak ada alat, mau kerja dengan apa," katanya. Lebih lanjut, Alberth meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, untuk menangani persoalan banjir secara terpadu.
Ia menilai banjir tidak dapat dibebankan kepada satu instansi karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari drainase, sungai, jalan, tata ruang hingga lingkungan. "Instansi pemerintah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus berkolaborasi. Melihat pemukiman yang dibangun, infrastrukturnya bagaimana. Kalau sudah tahu daerah rendah dan daerah resapan, harus dipikirkan sistem drainasenya," tutupnya. (*)
