Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akhirnya Terisi, Ferdinand Hanuebi Jabat Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura

J
Penulis: Jimianus Karlodi❯

 

Ferdinand Hanuebi saat memberikan sumpah menjadi Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, Kamis (18/12/2025).(Ceposonline/com/Jimi).
Ferdinand Hanuebi saat memberikan sumpah menjadi Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, Kamis (18/12/2025).(Ceposonline/com/Jimi).

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Setelah melalui proses panjang, kekosongan kursi pimpinan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura dari fraksi Otsus akhirnya terisi.


Advertisement

Hal itu dengan digelarnya Rapat Paripurna Istimewa, agenda peresmian pimpinan baru, yakni Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura periode 2024–2029 di ruangan sidang Paripurna, pada Kamis (18/12/2025).

Paripurna dipimpin Ketua DPR Kota Jayapura Theos Revelino B Ajomi, dan secara resmi menyerahkan surat keputusan (SK) kepada Ferdinand Hanuebi, yang terpilih melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus).

Ketua DPR Theos Revelino B Ajomi mengatakan, pelaksanaan kegiatan sidang dewan dilakukan setelah melalui suatu proses yang panjang.

Advertisement

Ia mengatakan pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.381/2025 tentang peresmian pimpinan/wakil ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura periode tahun 2024-2029.

"Kegiatan sidang dewan di hari ini dilakukan setelah melalui suatu proses yang panjang. Menyita waktu, menyita perhatian, menyita tenaga, dan bahkan segala daya dikonsentrasikan guna mendapatkan suatu keputusan yang normatif dan memenuhi azas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Theos dalam sambutannya.

Lanjut Theos menjelaskan, pelantikan tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Advertisement

Dengan terpilihnya Ferdinand Hanuebi menahkodai DPR Kota Jayapura jalur Otsus, berharap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Otsus, yakni memastikan alokasi dana Otsus tepat sasaran serta memperjuangkan hak-hak orang asli Papua (OAP).

"Pelantikan ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua," pungkasnya.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Mappi Masih Data Warga Terdampak Kebakaran di Kampung Kanami

Pemkab Mappi Masih Data Warga Terdampak Kebakaran di Kampung Kanami

 Pemerintah Kabupaten Mappi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan pendataan terhadap warga.

Polisi Selidiki Karhutla di Merauke, Sejumlah Perusahaan Dipanggil

Polisi Selidiki Karhutla di Merauke, Sejumlah Perusahaan Dipanggil

Polres Merauke masih mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Merauke.

AWAS!! Ancaman Serangan Siber Meningkat, Begini Lima Kiat dari Pakar Keamanan Siber

AWAS!! Ancaman Serangan Siber Meningkat, Begini Lima Kiat dari Pakar Keamanan Siber

Ancaman serangan siber belakangan ini terus meningkat. Menyikapi hal ini, setiap warga diharapkan bisa berperan untuk menjaga keamanan siber

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer