Catatan Kelam Transmigrasi Masa Soeharto, Tokoh Muda Keerom Ini Desak Pemerintah Pusat Lakukan Rekonsiliasi

Wakil Ketua 1 Dewan Adat Keerom itu menegaskan bahwa masih ada catatan kelam yang ditinggalkan pemerintah pusat dalam program transmigrasi tahun delapan puluan di negeri tapal batas itu, tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Menurut Laurens Borotian, pelepasan lahan Transmigrasi pada saat itu dilakukan dengan cara ada indikasi pemaksaan, untuk itu Laurens menyimpulkan semua tahapanya dinilai sepihak.

"Pada prinsipnya kami menerima program transmigrasi ini, namun melihat proses yang dilakukan pemerintah pusat dalam transmigrasi saat itu, tentu sebagai anak asli yang juga sebagai generasi penerus Keerom meminta perlu ada rekonsiliasi sebelum kembali dijalankan program ini,"ujar Laurens Borotian ke Ceposonline.com, Selasa (12/11/2024).

Kata Laurens Borotian, catatan kelam yang ditinggalkan dalam program transmigrasi pada saat itu, tentu meninggalkan luka dalam bagi anak-anak generasi muda Keerom saat ini.

"Melihat dari proses yang dulu ini, harus ada upaya rekonsiliasi dari pemerintah pusat. Karena sampai saat ini belum ada ucapan terimakasih dari pemerintah pusat atas transmigrasi yang ada di wilayah Kabupaten Keerom saat itu," tuturnya.

Jika program transmigrasi ini dijalankan tanpa ada upaya untuk meluruskan sejarah kelam transmigrasi Masa Soeharto ini, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

"Pemerintah jika paksakan transmigrasi saat ini tanpa melakukan rekonsiliasi dengan persoalan yang lama, pasti akan ada persoalan yang timbul ditengah masyarakat," bebernya.

Laurens Borotian juga menyarankan perlu ada pendekatan yang intens terhadap tokoh-tokoh adat atau pemilik ulayat sebelum eksen di lapangan, sehingga program transmigrasi ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat.(*)