CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Kamis (5/2/2026).
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jalan M.H. Thamrin No. 5, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Adapun uudiensi tersebut membahas permohonan dukungan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Jayapura.
Usulan yang disampaikan Pemerintah Kota Jayapura meliputi pembangunan rumah susun (rusun), penyediaan rumah layak huni, serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pemerintah Kota Jayapura berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat guna meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
Selain pembangunan fisik, usulan juga mencakup penyediaan bahan bangunan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman MBR.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyampaikan, seluruh dokumen permohonan bantuan telah diinput ke dalam sistem aplikasi resmi pemerintah pusat.
Ia berharap Kota Jayapura dapat memperoleh alokasi bantuan perumahan pada tahun anggaran mendatang.
“Ketika saya berjumpa dengan bapak Menteri, harapan kami mudah-mudahan Kota Jayapura mendapat bantuan perumahan untuk membantu rakyat yang kurang mampu,"ucap Abisai Rollo.
Abisai Rollo berharap, nantinya bantuan ini tidak melihat latar belakang suku atau asal, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan perumahan.
Ia menambahkan, Kota Jayapura merupakan miniatur keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, program bantuan perumahan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut baik kehadiran Wali Kota Jayapura bersama sejumlah pimpinan daerah dari Tanah Papua.
Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program perumahan nasional yang bersumber dari APBN.
“Komitmen kami adalah menghadirkan program perumahan nasional, mulai dari perumahan subsidi, penanganan kawasan kumuh, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga program bedah rumah,” kata Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya pengawasan lapangan dan keberlanjutan program, agar kawasan yang telah dibenahi tidak kembali menjadi kumuh dalam beberapa tahun ke depan.
“Pembangunan harus dilakukan dengan hati dan profesional, sehingga hasilnya bersifat jangka panjang dan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Papua,”tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah Tanah Papua, di antaranya Gubernur Papua Selatan, Bupati Biak, Bupati Yapen, Bupati Manokwari, serta Wali Kota Jayapura.
Kehadiran para kepala daerah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperjuangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak di Tanah Papua. (*).
