*Akhirnya Disepakati Dengan Nama Sian Sior
JAYAPURA - Venue Tenis yang berada di kawasan Kantor Walikota Jayapura sempat dipalang oleh masyarakat adat akibat penamaan venue bertaraf dunia itu tak sesuai dengan kearifan lokal.
Pemerintah Provinsi Papua awalnya menamai venue Tenis dengan Wonda Lambu. Namun nama tersebut menuai protes dari pemerintah Kota Jayapura, termasuk masyarakat adat yang berbuntut terhadap pemalangan.
Tak hanya venue Tenis, venue Sepatu Roda di Buper Waena juga sempat dipalang oleh beberapa orang yang menamai mereka sebagai masyarakat adat memiliki tanah.
Namun Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Alexander Kapisa mengatakan, bahwa palang dari dua venue tersebut telah dibuka dan aktivitas di venue pun mulai kembali normal.
Venue Tenis sendiri saat ini masih dalam tahap penataan kawasan, begitu dengan venue Sepatu Roda yang akan masuk dalam tahap finishing.
"Tenis prosesnya sudah selesai, kemarin tidak ada masalah. Kami menyampaikan terimakasih kepada bapak Wali Kota Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura dan secara khusus masyarakat adat dari Kampung Tobati di mana kami sama-sama sudah melakukan proses adat untuk buka palang," ungkap Alex begitu dia disapa, Jumat (11/6)
Alex juga menuturkan, jika Pemerintah Kota Jayapura bersama masyarakat Kota Jayapura pada prinsipnya sangat pro aktif dalam mendukung pelaksanaan PON di Papua.
"Masyarakat adat sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap PON ini. Sehingga kemarin kami sudah melakukan proses adat dan secara simbolis kami memberikan prasasti nama venue Sian Sor dari kearifan lokal sebagai usulan dari pemerintah Kota Jayapura," ujar Alex.
Begitu juga dengan venue Sepatu Roda, Alex menyebutkan sudah tidak ada masalah lagi. Kata Alex, mereka akan melakukan audiens dengan masyarakat adat terkait.
"Kemarin kebetulan rapat di kantor walikota yang dipimpin oleh Bapak Walikota, kami sudah melaporkan hal ini, dan pihak Pemkot sangat merespon hal ini, sehingga kami sudah sepakat nanti antara pihak kami dan pihak kota akan sama-sama menyelesaikan maslah ini," kata Alex.
"Kami sudah komunikasi, dan pak Walikota juga sudah komunikasi dengan pihak adat. Dan diback up Polresta Kota, dan kita berharap pemalangan ini tidak terjadi lagi. Ini sebenarnya bagi kami secara teknis menghambat. Dari sisi aturan dan ketentuan itu merupakan aset Provinsi. bagian-bagian ini kami perlu duduk bersama dengan masyarakat adat," pungkas Alex. (eri/gin).
