JAYAPURA- Penertiban bangunan liar, bangunan yang tidak memiliki izin membangun, di wilayah Kota Jayapura memang sudah menjadi tugas dari Pemerintah Kota Jayapura. Selain bagian dari penataan kota yang lebih baik, penertiban dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencemaran sungai, maupun banjir dan tanah longsor.
Selain itu, masyarakat juga diedukasi agar membangun di wilayah yang memang diperuntukkan untuk membangun, bukannya sebaliknya, seperti membangun di tebing, bantaran sungai, maupun di daerah resapan air.
“Pemerintah Kota Jayapura sudah punya jadwal penertiban bangunan liar yang dibangun tanpa izin, seperti kawasan Holtekamp maupun bantaran Sungai Kamwolker. Kita akan tertibkan,” jelas Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., kepada Cenderawasih Pos, Senin (7/6) lalu.
Dalam penertiban bangunan tak berizin sebagaimana dimaksudkan, Wali Kota Mano menyebutkan bahwa pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat setempat.
“Kita akan koordinasi juga dengan pemilik hak ulayat di kawasan tersebut. Walaupun pemilik hak ulayat sudah jual (tanah), tapi kita tetap akan mengekkan aturan. Kalau tidak ikuti aturan, maka kita tertibkan melalui pembongkaran bangunan tak berizin,” pungkasnya. (gr/wen)
