JAYAPURA- Gangguan fasilitas internet yang terjadi sejak tanggal 30 April 2021 hingga saat ini teryata sangat mempengaruhi pelayanan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengungkapkan bahwa secara umum pemutusan jaringan yang terjadi selama sebulan lebih ini menganggu pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
"Kami sebagai penyelenggara pemerintah, memang gangguan internet ini menganggu pelayanan pemerintahan dari segala aspek," ungkapnya kepada wartawan, usai membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Se-Papua Tahun 2021 di Hotel Horisson Jayapura, Senin (7/6) kemarin.
Oleh sebab itu, menurut Doren jika pelayanan pemerintahan kepada masyarakat terganggu akibat putusnya jaringan internet, maka pemerintah pusat harus ikut turun tangan membantu, sebab Pemerintah Provinsi Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dengan gangguan internet ini kita bisa lihat pelayanan pemerintahan di provinsi lain yang akses internetnya bagus dan selama sebulan lebih ini jaringan internet putus bagaimana Pemprov Papua ketinggalan berapa persen jauh ke belakang dari segala aspek," tuturnya.
Salah satunya kata Doren misalnya pelelangan kegiatan yang tidak bisa dilakukan lantaran akses jaringan internet yang masih gangguan, koordinasi dan komunikasi berbagai kegiatan dari Pemrov Papua dengan Kementerian dan Lembaga di pusat yang tidak bisa dilakukan secara virtual karena jaringan internet masih gangguan. "Ini berarti kita ketinggalan jauh dari segala informasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua," ucapnya.
Doren berharap, Telkom dan Telkomsel bisa segera memberikan kepastian mengenai aktifnya kembali jaringan internet yang ada di Kota Jayapura dan beberapa daerah di Papua, sehingga pelayanan pemerintahan bisa dapat dilakukan kembali seperti biasanya.
"Kami harapkan bisa segera diperbaiki dan bisa segera diaktifkan kembali, sehingga pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah bisa dapat berjalan kembali seperti biasanya," harapnya. (bet/wen)
