JAYAPURA-Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengungkapkan, untuk Uang Pecahan Kemerdekaan (UPK) atau uang pecahan baru senilai Rp 75 ribu bisa digunakan sebagai alat transaksi yang sah.
Jika memang masyarakat betul-betul kepepet memiliki UPK Rp 75 ribu dan ingin dibuat untuk belanja silahkan saja dan pelaku usaha harus mau menerima.
“ Bank Indonesia telah meluncurkan uang kertas baru dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia tahun 2020. Uang baru itu berupa Uang Pecahan Kemerdekaan Rp Rp 75 ribu dan ini bisa digunakan sebagai alat transaksi yang sah,’’ungkapnya, Rabu (21/4)kemarin.
Saat ini Bank Indonesia masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memiliki UPK Rp 75 ribu dengan membawa 1 KTP bisa maksimal menukarkan 100 lembar UPK Rp 75 ribu di Bank Indonesia Provinsi Papua di Kota Jayapura.
Naek menjelaskan, Undang-undang mata uang mengatakan UPK Rp 75 ribu sebagai alat transaksi yang sah sekiranya memang kepepet uang ini bisa digunakan untuk alat transaksi.
''Kalau ada yang menolak ini akan dihukum, cuman memang masih ada pelaku usaha atau masyarakat yang belum tahu jika UPK ini sebagai alat transaksi yang sah karena harus terus dilakukan sosialisasi supaya masyarakat bisa tahu semua,''ujarnya.
Jika masih ada informasi yang beredar di media sosial, menyebutkan, uang edisi khusus ini hanya merupakan merchandise dan tak bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran, maka masyarakat yang tahu bisa meluruskan dan bisa membantu menginformasikan juga bahwa Bank Indonesia menyatakan uang pecahan Rp 75 ribu merupakan alat transaksi yang sah.(dil/ary)