Kebijakan DP 0 Persen Sifatnya Tidak Mutlak

JAYAPURA-Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Papua Maria Nelly Suryani, menjelaskan, adanya program pemerintah terkait subsidi 0 persen untuk pembelian properti, tampaknya belum banyak direspon masyarakat, khususnya yang ingin memiliki KPR oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pasalnya, masih ada catatan/klausul yang diberikan kepada pihak bank untuk bisa menentukan siapa yang bisa memanfaatkan program subsidi 0 persen tersebut.
"Regulasi dari OJK dan BI sudah diturunkan ke perbankan dan kita sudah diberikan sosialisasi melalui BTN. Namun dalam catatan kaki dalam peraturan tersebut, minta bank yang menentukan sesuai Prudential dari bank itu sendiri. Jadi sampai saat ini kami belum menerima DP 0%. Namun untuk pembelian rumah non subsidi itu memang yang PPN -nya 10% dibayarkan atau dibebankan oleh APBN melalui fiskal, calon pembeli tidak membayar PPN 10% nya,"jelasnya, Jumat (26/3).
Jadi sekarang untuk pembelian rumah yang diberikan DP 0 % program dari OJK dan BI sifatnya tidak mutlak, karena yang menentukan prudentialnya dari bank itu sendiri. Contohnya di Bank BTN tidak bisa mengenakan DP 0 % tergantung hasil tagihan mereka, apalagi kalau yang ambil rumah ini pendapatanya juga sudah dipotong bayar asuransi, kredit motor dan lainnya, tentu dari bank tidak bisa potong besar. Jadi ini juga menjadi perhatian bank untuk memberikan kredit rumah bagi MBR apakah bisa diberikan DP 0 persen atau tidak,"jelasnya.(dil/ary)