JAYAPURA - Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.198,82 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2020 yang mengatur Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Untuk mencapai target Perpres 72/2020 itu, pertumbuhan penerimaan pajak secara nasional diprognosakan terkontraksi sebesar 10,04%.
Kepala KPP Pratama Jayapura, Nugroho Apriyanto menjelaskan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Papua yang sampai kuartal III 2020 mengalami pertumbuhan -2,61 persen, penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Jayapura juga mengalami kontraksi sebesar 7,65 persen.
"Hal ini disebabkan karena sebagian besar sektor usaha mengalami kontraksi pertumbuhan akibat dampak Covid-19. Untuk periode sampai Oktober 2020, dari 5 sektor unggulan yang berkontribusi sangat besar terhadap penerimaan KPP Pratama Jayapura hanya satu sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,47% yaitu sektor perdagangan,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (21/11).
Sementara untuk 4 sektor lainnya mencatatkan pertumbuhan negatif yaitu Sektor Konstruksi -10,90%, administrasi pemerintahan -5,47%, jasa keuangan -2,52% dan transportasi & pergudangan -13,59%.
Lanjutnya, di luar 5 sektor unggulan tersebut beberapa sektor yang terdampak adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum -35,38% dan kegiatan jasa lainnya -16,12%. Namun demikian, untuk beberapa sektor yang tidak terdampak masih mampu mencatatkan partumbuhan positif, antara lain sektor informasi dan komunikasi 6,46% dan jasa kesehatan & kegiatan sosial 14,46%.
"Hal tersebut dikarenakan penurunan kegiatan konstruksi belanja pemerintah yang belum optimal. Terlihat dari masih banyaknya pengumuman tender yang belum ada pemenangnya, sektor jasa keuangan mulai terpukul oleh perlambatan kredit dan penurunan suku bunga, serta belum normalnya pengguna transportasi dan pembangunan sarana penunjang masih terus menerus menggerus penerimaan sektor trasnportasi dan pergudangan," tambahnya.
Hal lainnya yang turut menjadi penyebab tertekannya penerimaan pajak adalah tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan jam operasional pada masa pandemi Covid-19 masih menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan.
Selain itu, insentif fiskal Covid-19 yang mulai dimanfaatkan di masa April lalu juga ikut menambah tekanan penerimaan. Terutama dari faktor perlambatan kegiatan ekonomi, konsumsi yang menurun, dan belanja pemerintah yang belum terserap optimal serta adanya realokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.
"Secara umum, KPP memperkirakan proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak di akhir tahun ini minus 9.5% - 10%. Angka tersebut mendekati prognosa penerimaan nasional yang diamanatkan dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar minus 10,04 %," terangnya.
Lanjutnya, penurunan sangat tajam terjadi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang realisasinya sampai Oktober 2020 adalah sebesar Rp 626,45 milyar. Penerimaan PPN mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu 11,41%, apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 707,16 milyar.
"Jika konsumsi lesu, penyerapan anggaran belanja pemerintah tidak optimal, maka pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terancam tergerus. Adapun target PPN sampai akhir 2020 sebesar Rp 1,25 triliun," jelasnya.
Selanjutnya, penerimaan Pajak Penghasilan Nonmigas juga mengalami kontraksi sebesar 4,64% dibandingkan tahun lalu. Hingga Oktober 2020 ini, penerimaan Pajak Nonmigas mencapai Rp910,92 milyar. Sementara periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 955,26 miliar.
Nugroho mengatakan kondisi perekonomian kuartal III sudah menunjukkan adanya pemulihan. Indikator pemulihan terlihat dari tumbuhnya penerimaan pajak di kuartal III sebesar 24,64 % dibandingkan dengan kuartal II-2020 (q to q).
"Untuk kuartal III mencapai sebesar Rp 491,49 miliar, sedangkan kuartal II hanya sebesar Rp 394,33 miliar. Tren positif ini diharapkan terus berlanjut pada kuartal IV seiring dengan selesainya proyek konstruksi dari anggaran belanja pemerintah. (ana/ary)