JAYAPURA - Terkait pandemi Covid-19, beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna menunjang sistem perekonomian tetap terjaga.
Otoritas Hasa Keuangan (OJK) sendiri juga telah mengeluarkan peraturan OJK. Ada 8 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang telah disiapkan untuk menjaga perekonomian Indonesia.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Papua, Adolf Simanjuntak mengatakan, peraturan POJK yang paling relevan dengan kondisi saat ini, yaitu POJk 11 dan POJK 14, yang mana POJK 11 terkait dengan relaksasi yang diberikan perbankan kepada debitur yang terdampak dari Covid-19 dan POJK 14 untuk perusahaan pembiayaan dengan tujuan sama dengan yang diberikan kepada perbankan.
Intinya dengan adanya POJK, pelaku usaha yang terdampak Covid-19 seperti UMKM dan sebagainya tetap berjalan meski dalam kondisi sulit seperti saat ini.
Untuk perbankan dalam situasi saat ini UMKM yang terdampak NPLnya dianggap lancar dan pada akhirnya tidak akan mempengaruhi laba dari perbankan.
"Untuk seluruh Indonesia telah terjadi relaksasi sebanyak Rp 87 triliun. Khusus untuk Papua dan Papua Barat berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh OJK Provinsi Papua dan Papua Barat diketahui bahwa sebanyak 8.764 debitur Perbankan di Papua yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi kredit per tanggal 8 Mei 2020 dengan baki debet Rp 1,45 Triliun," kata Adolf kepada Cenderawasih Pos melalui Vicon bersama awak media di Jayapura, Selasa (19/5) kemarin.
Selain itu, terdapat 3.953 debitur perusahaan pembiayaan (leasing) juga telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi kredit dengan baki debet Rp143,7 miliar. Debitur-debitur tersebut merupakan debitur dari 14 perusahaan pembiayaan di Papua. Jika diakumulasikan, sebanyak 12.840 debitur telah mendapatkan proses persetujuan relaksasi dengan total kredit Rp 1,6 tiliun.
Sejauh ini sasaran utama dari restrukturisasi kredit atau pembiayaan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, pekerja harian, pekerja informal dan karyawan swasta yang di PHK. Namun dalam hal restrukturisasi ini perbankan dan perusahaan pembiayaan memiliki kebijakan tersendiri, OJK memberikan kesempatan kepada perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk membuat peraturan terkait kebijakan restrukturisasi tersebut. (ana/ary)