Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua dan Maluku, Normadin Budiman. (FOTO : DJP Papua dan Maluku/Cepos)
JAYAPURA - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku, selama 2019 ini menargetkan penerimaan pajak dari tiga provinsi, yakni Papua, Papua Barat dan Maluku bisa mencapai Rp11,478 triliun. Hal tersebut seiring mulai tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di tiga provinsi tersebut.
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua dan Maluku, Normadin Budiman mengatakan, untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut, saat ini masyarakat atau Wajib Pajak (WP) sudah semakin dimudahkan mengisi SPT lewat electronic filing (e-filing).
“Melalui cara ini, masyarakat atau para WP tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor pajak ketika harus memenuhi kewajibannya untuk melapor pajak. Lewat e-filing, bisa mengisinya pakai komputer di rumah,” ujar Normadin melalui seluler kepada Cenderawasih Pos, Rabu (30/01).
Selain akan mengoptimalkan penerimaan pajak per sektor, pihaknya juga akan membuat strategi khusus yang tentunya dengan memperkuat data based (big data) antar instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya (ILAP) serta perlunya pertukaran data perpajakan antar negara.
“Peranan tindakan ekstensifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki potensi pajak juga akan terus kami lakukan dan akan sangat penting untuk terus digali. Selain itu, dukungan dari kantor pusat terkait analisa data perpajakan atau Centre Tax of Analysist (CTA) juga menjadi salah satu strategi, guna mendongkrak penerimaan pajak tersebut. Semua stategi tersebut rencananya akan kami bawa dalam Rakorda Kanwil DJP Papua dan Maluku pada 12 - 13 Februari mendatang,” ungkapnya.
Untuk di 2018 lalu, Normadin mengatakan, penerimaan pajak di Kanwil DJP Papua dan Maluku tahun 2018 mencapai Rp 9,5 triliun atau 81,13 persen dari total target yang sebesar Rp11,7 triliun (setelah direvisi dari target Rp.12,5 triliun).
Penerimaan tersebut sudah cukup baik bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 74,64 persen. (kim/ary).