Drs. Yan Piet Rawar. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Berkaitan dengan peningkatan Upah Minimun Provinsi (UMP) yang dinyatakan naik hingga mencapai 8,03 persen, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Drs. Yan Piet Rawar mengatakan bahwa hal tersebut sudah beredar luas di media, namun surat edaran (SE) yang disampaikan ke gubernur di seluruh Indonesia itu belum sampai di Provinsi Papua.
Untuk saat ini pihaknya masih menunggu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) itu dulu, baru kemudian dibahas dengan dewan pengupahan, sebelum akhirnya ditetapkan oleh Gubernur Papua.
“Pada dasarnya, memang ini mandat dari pemerintah pusat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, sehingga kami tetap mengacu ke situ. Hanya saja, secara teknis, keputusan mengenai besarannya itu yang akan kemudian diumumkan gubernur,” ungkap Drs. Yan Piet Rawar kepada Cenderawasih Pos, Kamis (18/10) kemarin.
Diketahui, bersama dewan pengupahan, terkait UMP 2019 ini akan dibahas juga, secara khusus terkait dengan evaluasi pelaksanaan UMP 2018, serta struktur dan upah dari UMP 2019.
“Prinsipnya, tujuan UMP ini untuk kesejahteraan tenaga kerja yang lebih baik. Dengan adanya kesejahteraan tenaga kerja, maka produktivitas juga meningkat. Kalau produktivitas meningkat, maka pendapatan perusahaan pun akan meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Papua, Muhammad Isaq mengatakan, mengatakan, isu kenaikan UMP harus ada timbal balik pada masing-masing pemegang kepentingan pengusaha maupun kepentingan pekerja.
“Jika kenaikan UMP ini berlaku untuk para pengusaha besar seperti Freeport, Sinar Emas dan sebagainya tentu tidak begitu berpengaruh, namun untuk pengusaha kecil akan sangat sulit, sedangkan kenaikan UMP ini berlaku untuk umum bukan hanya pengusaha besar saja. Syukur-syukur kenaikan UMP yang Rp 3 juta ini masih bisa diikuti pengusaha kecil maupun besar, namun untuk ke depan kenaikan UMP harus sama-sama melihat dampak yang akan terjadi nantinya dengan kenaikan UMP tersebut,” ungkap Muhammad Isak kepada Cenderawsih Pos, Kamis (18/10) kemarin.
Diakui Isaq, memang betul kenaikan UMP merupakan kepentingan pekerja, tetapi jika pengusaha tidak mampu menggaji pekerja tersebut maka akan berdampak pada PHK karyawan dan PHK itu sendiri pengusaha harus mengeluarkan uang lagi untuk pembayaran pesangon karyawan.
‘’Menentukan kenaikan UMP tidak semudah yang dibayangkan, ada pembahasan bersama antara pengusaha, pemberi kerja dan pemerintah tentang kemampuan perusahaan secara keseluruhan,’’imbuhnya.(gr/ana/ary)