Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Airlangga sebut tidak ada pembatasan BBM bersubsidi

L
Penulis: Lucky Ireeuw❯

Kendaraan roda dua mengantre untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina, Arso 2.
Kendaraan roda dua mengantre untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina, Arso 2.


Advertisement

Jakarta, 16/7 (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan Pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo.

Advertisement

Hingga sejauh ini, dia meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.

“Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.

Menteri Airlangga hari ini mengadakan pertemuan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Advertisement

Sakti mengaku pertemuan tersebut membahas soal kebijakan BBM. Dia pun menyebut tidak ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu dia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.
(Oleh Imamatul Silfia)

Advertisement
Editor : Lucky Ireeuw

Artikel Terkait

Pemerintah Siapkan Rp 11 Triliun untuk Buka 200 juta Rekening Massal Warga 

Pemerintah Siapkan Rp 11 Triliun untuk Buka 200 juta Rekening Massal Warga 

Pemerintah rencana akan membuka rekening massal bagi 200 juta warga dengan dana pembukaan Rp 50 ribu per rekening. Hal tersebut diungkapkan

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

SPBU Nelayan Pertama di Nabire Mulai Beroperasi, Pertalite Dijual Rp10.000 per Liter

Pertamina Patra Niaga mulai mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) melalui Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

DPR Papua Ingatkan PLN: BBM Sudah Mahal, Kalau Lampu Mati Lagi saat Nataru, Genaplah Penderitaan Ini

Memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2027, Komisi IV DPR Papua menggelar rapat koordinasi dengan PLN

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer