Pasca Penyerangan di Kapiraya, Sejumlah Fasilitas dan 18 Unit Rumah Terbakar
CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Sejumlah fasilitas di Kampung Mauka, Distrik Kapiraya Atas, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, dilaporkan terbakar pasca aksi penyerangan dan pembakaran yang terjadi pada Rabu 11 Februari 2026 lalu.
Hal ini dibenarkan Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).
Iptu Hempy menjelaskan, peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan konflik tapal batas dan ketegangan antar kelompok masyarakat Suku Mee dari Kabupaten Deiyai dan Suku Kamoro dari Kabupaten Mimika.
"Berdasarkan hasil respon cepat di lokasi kejadian, bangunan yang terbakar meliputi Polsubsektor Kapiraya Polres Deiyai Polda Papua Tengah; Kantor Distrik Kapiraya Atas, Kabupaten Deiyai; serta 18 unit rumah semi permanen milik warga Kampung Mauka. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa," kata Iptu Hempy.
Lanjut dikatakan, pasca menerima informasi dari personel BKO dan Brimob yang melaksanakan pengamanan di area PT KLI, jajaran Polres Mimika segera melaksanakan apel konsolidasi dan bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Iptu Hempy menambahkan, saat ini personel BKO Polres Mimika bersama Brimob Batalyon B Pelopor berjumlah 45 personel yang dipimpin oleh Kabag Ops Mimika AKP Hendri Alfredo Korwa tengah melaksanakan siaga di Safe House wilayah perbatasan Kapiraya–Mododagi guna mengantisipasi kemungkinan adanya aksi balasan serta menjaga stabilitas keamanan.
Selain itu, Polres Mimika telah berkoordinasi dengan Polres Deiyai dan jajaran terkait guna memonitor potensi mobilisasi massa dari wilayah lain, termasuk melalui jalur transportasi udara dan perairan.
"Hingga saat ini, situasi di wilayah Kapiraya dan sekitarnya dalam kondisi terkendali dan kondusif, namun aparat keamanan tetap meningkatkan kewaspadaan serta patroli dialogis untuk mencegah eskalasi konflik," tegas Iptu Hempy.
Kepolisian mengimbau seluruh masyarakat, baik dari Suku Mee maupun Suku Kamoro, agar menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu maupun informasi yang belum tentu kebenarannya; tidak melakukan mobilisasi massa yang berpotensi memperkeruh situasi; dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. (*)
