CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Dalam upaya menciptakan kondisi aman menjelang Pilkada Serentak 2024 Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melakukan Sidak sejumlah tempat hiburan malam Kota Jayapura.
Hal ini dilakukan pemerintah Kota Jayapura untuk dapat memastikan semua pekerja hiburan malam memiliki identitas yang jelas.
Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, bersama dengan jajaran aparat hukum, melaksanakan sidak tersebut di empat lokasi hiburan malam di distrik Heram, kota Jayapura, pada Selas (19/11/2024) malam.
Dalam keterangannya Christian mengatakan, sebelum hari pencoblosan (27 November 2024) tidak ada aktivitas apapun termasuk pekerjaan hiburan malam.
Karena itu ia tidak menginginkan banyak suara yang hilang karena banyak yang tidak coblos.
"Sebelumnya pencoblosan tidak boleh ada aktivitas apapun supaya masyarakat diberikan kesempatan untuk mencoblos.”
“Jangan banyak kehilangan surat suara karena tidak ikut," kata Christian.
Lebih lanjut Christian menekankan, selama penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan pengunaan meriam kaleng yang dapat menganggu ketertiban umum dan tidak ada aksi penyampaian pendapat dimuka umum jelang pilkada.
Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, dan nyaman kepada masyarakat, mengingat semua harus bersama-sama mendukung dan menyukseskan Pilkada 2024.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda, mengatakan demi menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Jayapura jelang pilkada 2024 pihaknya akan terus melakukan sidak terhadap tempat yang dianggap cukup rawan dalam mengonsumsi minuman keras (Miras) dan obat terlarang lainnya, terutama tempat hiburan malam yang dimaksud.
Baca Juga: DEBAT PANAS Pilkada Kota Jayapura Kembali Tersaji Malam Ini, 4 Paslon Siap Berseteru
Dalam razia itu tim gabungan dari Pemkot Jayapura memeriksa semua penghuni dan pengunjung dari tempat hiburan malam dikunjung.
Alhasil beberapa di antaranya tidak memiliki identitas jelas atau tidak memiliki KTP Kota Jayapura.
"Untuk saksi yang berkaitan dengan ijin usaha kami melibatkan PPNS jadi bagi pelaku usaha yang punya ijin usaha tapi sudah tidak berlaku akan ditindak ditempat," pungkasnya. (*)
Editor : Gratianus Silas