HASIL SIDANG: Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, SH., didampingi Aket II, Elia Karuri, SE., menyerahkan berita acara dokumen persetujuan hasil sidang paripurna penetapan APBD Perubahan Kota Jayapura TA 2018 kepada Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., di dampingi Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM., dalam penutupan rapat paripurna DPRD Kota Jayapura di ruang sidang DPRD Kota Jayapura, Jumat (30/8).
Naik Rp 53 Miliar Lebih, APBD Perubahan Kota Jayapura Ditetapkan
JAYAPURA-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran (TA) 2018 akhirnya disetujui dan ditetapkan DPRD Kota Jayapura menjadi ABBD Perubahan TA 2018 dalam sidang paripurna yang ditutup, Kamis (30/8) kemarin.
APBD Perubahan Kota Jayapura yang ditetapkan sebesar Rp 1.362.610.995.737 mengalami kenaikan sebesar Rp 53.685.872.475 atau naik 4,10 % dari APBD induk sebesar Rp 1.308.925.123.280.
Dengan melihat kondisi struktur APBD Perubahan TA 2018, Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, SH., menyebutkan bahwa Pemkot Jayapura sampai saat ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Untuk itu, Abisai Rollo berharap ada inovasi yang dilakukan dalam menggali sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Abisai Rollo juga berharap, pimpinan OPD di jajaran Pemkot Jayapura yang mengelola program dan kegiatan fisik pembangunan diberikan batas waktu akhir bulan November 2018, agar menuntaskan seluruh kegiatannya. Termasuk penyelesaian pembayaran dan pelaporan paling lambat 14 Desember 2018.
“Apabila realisasi fisik kegiatan l bangunan belum mencapai 100 %, maka, anggaran terancam hangus. Sebagai, konsekuensinya pimpinan OPD yang bersangkutan, harus bertanggung jawab,” ungkap Abisai Rollo dalam pidatonya apad penutupan sidang paripurna penetapan APBD Perubahan TA 2018 Kota Jayapura di ruang sidang DPRD Kota Jayapura, Kamis (30/8).
Dalam kesempatan itu, Abisai Rollo juga meminta eksekutif untul nenyiapkan dan menyampaikan materi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Raperda APBD Kota Jayapura TA 2019 pada bulan Oktober 2018 yang dibahas bersama dewan.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., dalam pidatonya menyampaikan bahwa substansi perubahan APBD tahun 2018 yang telah terekam dalam nota keuangan dan Raperda APBDP Kota JayapuraTA 2018, telah melalui serangkaian proses pengkajian, pembahasan dan berbagai kritisi oleh alat-alat kelompok kelengkapan dewan yang terhormat.
Bahkan telah mendapat persetujuan melalui pendapat akhir fraksi dewan, dalam rangka memenuhi asas kepatuhan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 306 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maupun dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Segala saran, pendapat dan koreksi yang disampaikan akan kita perhatikan dan ditindaklanjuti, guna meningkatkan kualitas Perda Kota Jayapura tentang APBDP TA 2018 dan penjabarannya, dalam peraturan kota tentang penjabaran APBDP TA 2018,” tutupnya. (dil/nat)
Editor : Administrator