CEPOSONLINE.COM, SORONG – PT Papua Agri Mandiri (PAM) berencana membuka perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Namun, perusahaan belum dapat beroperasi karena persetujuan lingkungan belum terbit dan baru sebagian lahan yang disetujui masyarakat.
Izin lokasi yang diperoleh PT PAM mencakup sekitar 26.000 hektare, tersebar di Distrik Klamono, Segun, Seget, dan Malabotom. Dari luasan itu, sekitar 11.000 hektare telah diserahkan marga-marga pemilik ulayat dan memiliki kerja sama dengan perusahaan. Sisanya, sekitar 15.000 hektare, masih dalam proses.
Kuasa Direksi PT PAM, Tengku Muhammad Aka, menegaskan perusahaannya patuh pada hukum dan datang berinvestasi secara damai. Ia berjanji tidak akan membuka lahan maupun menjalankan operasional sebelum lahan diserahkan masyarakat atau ada kerja sama, serta sebelum izin resmi pemerintah diperoleh.
"Komitmen itu sudah kami berikan, ditandatangani di atas meterai, dan sudah kami notariskan. Seluruhnya bisa dicek di dokumen AMDAL," katanya, Jumat (20/11/2026).
Ia mengatakan, perusahaan akan mengutamakan masyarakat lokal dan siap diawasi instansi terkait.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Nimbrot Sesa, mengatakan bahwa proses perizinan telah berjalan lebih dari dua tahun, namun perusahaan belum melakukan kegiatan apa pun. Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru dilaksanakan, dan perbedaan sikap masyarakat, setuju maupun menolak, akan dimuat di dalamnya.
"Kalau masyarakat setuju, silakan. Tapi kalau tidak setuju, perusahaan tidak akan masuk," kata Nimbrot.
Sekda menegaskan proses AMDAL bukan akhir dari keputusan, karena masih ada tahapan perizinan berikutnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, mendukung investasi selama memberi manfaat bagi masyarakat dan menjaga lingkungan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, serta siap memberi teguran hingga mencabut izin jika perusahaan melanggar komitmen.
Ia juga mengingatkan kewajiban perusahaan sawit membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luas lahan, yang hasilnya harus dinikmati pemilik lahan.
Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menegaskan seluruh investasi di wilayahnya tidak boleh beroperasi sebelum memperoleh persetujuan lingkungan. Ada tiga dasar perizinan, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung.
PT PAM, kata Julian, telah mengantongi PKKPR, tetapi belum bisa beroperasi karena persetujuan lingkungan belum terbit. Penyusunan AMDAL didampingi tim pakar agar tidak dilakukan sembarangan.
Julian menjelaskan, setiap investor wajib berdialog dengan masyarakat tanpa intervensi pemerintah. Jika masyarakat setuju, proses persetujuan teknis dilanjutkan; jika tidak, proses dihentikan. Mekanisme ini berlaku untuk semua sektor, mulai dari sawit, minyak dan gas, nikel, hingga tambang.
Ia mengakui tidak semua masyarakat mendukung rencana ini. Kesepakatan masyarakat dituangkan dalam pernyataan di atas meterai dan dinotariskan, sehingga dapat menjadi dasar gugatan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. "Yang ditulis itu yang dilaksanakan. Jangan tulis lain, laksanakan lain," tegasnya.(*)
Editor : Weny Firmansyah