CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Biak Numfor menunjukkan tren peningkatan selama lebih dari lima tahun terakhir. Pemerintah daerah optimistis penerimaan PAD pada 2026 dapat mencapai Rp40 miliar, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp38 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, mengatakan meskipun kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dana transfer pemerintah pusat, kinerja penerimaan daerah terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun.
“Kalau dari sisi jumlah memang belum sebanding dengan dana transfer pusat. Tetapi untuk kinerja PAD sendiri, sudah lebih dari lima tahun setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun lalu sekitar Rp38 miliar dan tahun ini kita optimistis bisa mencapai Rp40 miliar,” kata Gunadi, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, salah satu sumber penerimaan pajak daerah terbesar berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik atau yang sebelumnya dikenal sebagai pajak penerangan jalan, dengan nilai penerimaan hampir Rp10 miliar. Selain itu, penerimaan dari sektor opsen pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu penyumbang dengan nilai sekitar Rp4 miliar.
Gunadi menjelaskan, pemerintah daerah masih memiliki peluang meningkatkan PAD melalui optimalisasi sejumlah sektor penerimaan, termasuk parkir. Sektor tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun mendatang.
Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah belum terintegrasinya sistem pencatatan penerimaan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BPKAD. Bapenda menggunakan aplikasi Sipandaka, sementara BPKAD memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan.
“Kami optimis, karena masih banyak data pemasukan pendapatan daerah yang belum terinput, karena kendala sistemnya belum terintegrasi,” jelasnya.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penerimaan daerah belum langsung tercermin dalam sistem pelaporan keuangan. Gunadi mencontohkan adanya data penerimaan yang belum diperbarui hingga Oktober, termasuk penerimaan dari RSUD yang belum terintegrasi. Meski demikian, ia menegaskan persoalan tersebut lebih berkaitan dengan keterlambatan pencatatan dan integrasi sistem, bukan berarti terjadi kebocoran pendapatan daerah.
Dengan target PAD Rp40 miliar pada 2026, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dihadapkan pada kebutuhan memperkuat sistem pengelolaan pendapatan, mempercepat pembaruan data, serta mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi. Langkah tersebut penting agar peningkatan PAD tidak hanya terjadi dari sisi nominal, tetapi juga diikuti perbaikan tata kelola dan kemandirian fiskal daerah. (*).
Editor : Lucky Ireeuw