Bupati Biak Ingatkan Bendahara Kopdes Jangan Tersandung Hukum

Ismail Ceposonline • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 17:37 WIB
Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra saat memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan dan Sertifikasi Bendahara Kopdes Merah Putih, Senin (16/11/2026). 
(CEPOSONLINE.COM/ISMAIL)
Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra saat memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan dan Sertifikasi Bendahara Kopdes Merah Putih, Senin (16/11/2026).  (CEPOSONLINE.COM/ISMAIL)

CEPOSONLINE.COM, BIAK – Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, mengingatkan para bendahara Koperasi Desa/Kampung Merah Putih agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola keuangan koperasi.

 Pasalnya, kelalaian dalam pengelolaan administrasi dan penggunaan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, bahkan dapat menjadi malapetaka bagi pengurus koperasi itu sendiri.

Peringatan tersebut disampaikan Bupati usai membuka kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara Koperasi Desa/Kampung Merah Putih di Biak, Senin (16/11/2026).

 Kegiatan yang difasilitasi Kementerian Koperasi tersebut diikuti 180 peserta dari koperasi yang telah dibentuk di Kabupaten Biak Numfor.

Markus menegaskan, pelatihan tersebut tidak boleh dipandang sebatas kegiatan formalitas untuk memperoleh sertifikat. Sebaliknya, kegiatan itu harus menjadi kesempatan bagi para bendahara untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan administrasi keuangan koperasi.

“Pelatihan ini bukan sebuah formalitas, tetapi sebuah kebutuhan dalam rangka peningkatan kompetensi dari seseorang yang nantinya akan diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bendahara,” ujar Markus.

Menurutnya, tanggung jawab bendahara tidak hanya sebatas mencatat transaksi maupun melakukan pembayaran. Seorang bendahara juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pengendali sekaligus pengawas terhadap setiap penggunaan anggaran koperasi.

 Setiap pengeluaran harus melalui pemeriksaan administrasi yang benar, sementara seluruh penerimaan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Jangan sampai ini justru karena tugas tanggung jawab sebagai seorang bendahara malah menjadi malapetaka. Persoalan keuangan ini sangat sensitif. Jangan sampai mereka lalai menggunakan kewenangan dan tanggung jawab yang ada, justru berakibat masalah hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi Biak Numfor, Muchlis Salepu, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan tersebut diikuti 180 bendahara dari total 250 koperasi yang telah dibentuk di Biak Numfor.

 Pelatihan berlangsung selama empat hari dan merupakan bagian dari kegiatan serentak yang dilaksanakan di 10 daerah di Indonesia.

“Untuk Papua, kegiatan ini hanya diselenggarakan di Biak. Jadi Biak mewakili Papua untuk pelaksanaan tahap awal ini. Kita bersyukur sekali bisa mendapatkan kegiatan ini,” ungkap Muchlis.

Ia menjelaskan, sebanyak 250 koperasi yang telah dibentuk di Biak Numfor saat ini sudah memiliki kepengurusan dan pengawas. Namun, untuk posisi manajer koperasi, pihaknya masih menunggu penempatan melalui mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat.

Terkait pembangunan fasilitas koperasi, Muchlis mengungkapkan bahwa sejauh ini baru tiga gerai koperasi yang telah terbangun, sementara lima lainnya sedang dalam proses pembangunan.

 Pelaksanaan pembangunan tersebut ditangani langsung oleh PT Agrinas bersama penyedia jasa yang ditunjuk, dengan pembiayaan bersumber dari APBN.

“Pembangunan ini semuanya dilakukan oleh Agrinas bersama vendor yang ditunjuk. Jadi kita di daerah sebagai penerima manfaat. Karena ini program strategis nasional, tugas kita di daerah lebih kepada peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan koperasi,” jelasnya.

Muchlis menambahkan, persoalan ketersediaan lahan juga menjadi salah satu kondisi yang dihadapi dalam pembangunan gerai koperasi di tingkat kampung. Tidak semua kampung memiliki aset lahan yang dapat digunakan, sehingga penentuan lokasi pembangunan membutuhkan penyesuaian dengan kondisi masing-masing wilayah.

Melalui pelatihan dan sertifikasi tersebut, pemerintah daerah berharap para bendahara koperasi memiliki kemampuan administrasi dan pengawasan keuangan yang memadai. Dengan demikian, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum akibat lemahnya pengelolaan keuangan koperasi. (*)

Editor : Agung Trihandono
kopdes BIAK Ceposonline.com