CEPOSONLINE.COM, BIAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menghadapi tekanan anggaran yang semakin berat pada tahun 2027. Berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akibat kebijakan efisiensi diperkirakan berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan pendidikan, baik melalui pengurangan cakupan maupun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
Kondisi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd., M.A.P., saat menutup kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).
Kamaruddin mengakui, keterbatasan fiskal menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan pelaksanaan berbagai program pendidikan dan kebudayaan pada tahun anggaran mendatang.
"Di tahun anggaran 2027 kondisi fiskal kita tidak semakin mudah, tidak semakin ringan, tetapi semakin berat. Kami terus-menerus ditekan oleh efisiensi pusat karena transfer ke daerah terus-menerus dikurangi, sementara anggaran kita memang masih hampir sepenuhnya tergantung transfer pusat," ungkap Kamaruddin.
Menurutnya, tekanan fiskal tersebut membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan yang sebelumnya direncanakan. Bahkan, sebagian kegiatan berpotensi tidak dapat dilaksanakan, sementara kegiatan lainnya harus dikurangi cakupannya.
"Di tahun 2027 cukup banyak kegiatan yang tidak bisa kami lakukan, ataupun kami lakukan tetapi dengan bobot yang lebih kecil dari segi cakupan kegiatannya," jelasnya.
Menghadapi situasi tersebut, Kamaruddin meminta seluruh kepala satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor melakukan efisiensi anggaran secara optimal, sehingga keterbatasan sumber daya tidak sampai mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.
"Saya berharap kepala-kepala satuan pendidikan juga bisa melakukan efisiensi sebaik mungkin di sekolah agar pembelajaran di satuan-satuan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Di tengah tekanan anggaran, Kamaruddin juga mengakui bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terselesaikan selama hampir tiga tahun masa kepemimpinannya.
Ia menilai, tantangan terbesar dalam membenahi pelayanan bukan semata-mata menyusun prosedur, melainkan membangun kesadaran bersama seluruh aparatur agar memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak mempersulit masyarakat.
"Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu enak sekali diucapkan, tetapi menggerakkan begitu banyak orang untuk memiliki kesadaran kolektif tentang hal itu tidak gampang," katanya.
Karena itu, ia berharap berbagai masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum Konsultasi Publik tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti menjadi perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Kamaruddin menargetkan seluruh rekomendasi forum tersebut sudah dapat ditindaklanjuti paling lambat Maret 2027. Ia meminta jajaran sekretariat, khususnya Subbagian Umum dan Kepegawaian, mengawal proses administrasi dan tindak lanjut hasil forum.
Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lintas sektor, antara lain perwakilan BKPSDM, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta para kepala sekolah, pimpinan yayasan, tokoh agama, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
Melalui forum tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor berupaya memperkuat komitmen perbaikan pelayanan publik, meskipun harus menghadapi tantangan keterbatasan anggaran pada tahun mendatang. (*).
Editor : Lucky Ireeuw