CEPOSONLINE.COM, BIAK – Mengubah pola pikir dan kebiasaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih menjadi tantangan besar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Meski berbagai upaya pembenahan telah dilakukan, membangun kesadaran kolektif agar pelayanan tidak berbelit-belit diakui bukan pekerjaan mudah.
Persoalan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd., M.A.P., saat memberikan sambutan sekaligus menutup Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).
Kamaruddin secara terbuka mengakui bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar selama hampir tiga tahun dirinya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor.
"Saya satu bulan lagi akan menyelesaikan tahun ketiga saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu PR besar bagi saya dan teman-teman itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkap Kamaruddin, saat menutup kegiatan FKP, Rabu (11/11/2026).
Menurut Kamaruddin, persoalan pelayanan publik tidak cukup diselesaikan hanya dengan membenahi prosedur administrasi. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana menggerakkan seluruh aparatur agar memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk mempermudah urusan masyarakat.
Ia mencontohkan prinsip pelayanan yang selama ini kerap disampaikan, yakni memberikan kemudahan kepada masyarakat tanpa menciptakan prosedur yang justru mempersulit. Namun, prinsip tersebut diakuinya tidak mudah diterapkan secara konsisten dalam organisasi pemerintahan.
"Kelihatan sederhana mengucapkannya, tetapi sulit mengamalkannya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu enak sekali diucapkan, tetapi menggerakkan begitu banyak orang untuk memiliki kesadaran kolektif tentang itu tidak gampang," tegas Kamaruddin.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pembenahan pelayanan publik membutuhkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh, bukan hanya bergantung pada kebijakan atau instruksi pimpinan.
Karena itu, Kamaruddin menilai keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik menjadi bagian penting untuk mendorong perubahan kualitas pelayanan di lingkungan dinas yang dipimpinnya.
Ia berharap kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan peserta forum dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
"Saya yakin masukan-masukan Bapak dan Ibu semua dalam forum konsultasi publik ini akan memberikan penguatan kepada saya dan teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik," katanya.
Kamaruddin juga menegaskan bahwa hasil forum tidak boleh berhenti pada pembahasan semata. Ia meminta jajaran sekretariat, terutama Subbagian Umum dan Kepegawaian, mengawal seluruh proses administrasi dan tindak lanjut rekomendasi yang telah dihasilkan.
Ia menargetkan seluruh rekomendasi tersebut sudah dapat ditindaklanjuti pada Maret 2027, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kebudayaan.
Forum Konsultasi Publik tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lintas sektor, antara lain BKPSDM, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para kepala sekolah, pimpinan yayasan, pengawas sekolah, perwakilan perguruan tinggi, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor berupaya membangun kesamaan persepsi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, sekaligus mendorong perubahan budaya birokrasi menuju pelayanan yang lebih mudah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*).
Editor : Lucky Ireeuw