CEPOSONLINE.COM, KEEROM – Pilkada 2024 telah masuk tahapan pembentukan dan persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Keerom, Izac Zet Matulessy mengingatkan PPD dan PPS agar selalu menjaga integritas dan bekerja profesional.
"Harus dipastikan badan adhoc dalam hal ini KPPS yang dibentuk guna melaksanakan tugas di TPS pada hari pemungutan suara tanggal, 27 November 2024 nanti tidak terafiliasi dengan calon atau partai politik pengusung," ujar Izac Zet Matulessy ke Ceposonline.com, Minggu (02/11/2024).
"Dan perlu diwaspadai juga jangan sampai penyelenggara dipengaruhi oleh paslon kepala daerah ataupun tim sukses bayangan,” lanjutnya.
KPU Keerom berupaya membangun semangat dan mekanisme kerja jajaran penyelenggara pemilihan yang profesional.
Komitmen untuk bekerja sesuai aturan dilakukan bukan karena adanya pengawasan dan takut terkena sanksi.
Namun tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai abdi negara.
“Kami berupaya membangun semangat, mental dan karakter jajaran penyelenggara Pilkada 2024 yang profesional.”
“Ibarat pekerja, kami bekerja bukan karena diawasi mandor, tetapi karena rasa tanggung jawab dan kredibilitas sebagai seorang pekerja professional," ungkapnya.
KPU Keerom terus berupaya agar PPD, PPS, maupun KPPS yang akan dilantik tanggal 7 November 2024 nanti berprilaku secara tertib.
“Kita inginkan adalah kesadaran yang muncul dari dalam diri setiap jajaran penyelenggara, bukan karena ada pengawasan internal dari KPU atau Bawaslu,” tuturnya.
Sejak awal tahapan pembentukan badan adhoc KPU Keerom sudah membangun gerakan moral untuk berprilaku tertib dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Semua anggota PPD dan PPS yang dilantik wajib menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk bekerja dengan memegang teguh aspek etis dan yuridis.
Poin-poin yang ada di dalam pakta integritas itu sebetulnya sudah melampaui nilai-nilai yang dikehendaki kode etik.
Pekerjaan penuh bertanggung jawab ini tidak semestinya disepelekan oleh jajaran adhoc karena telah dibiayai oleh keuangan negara.
Dengan sisa waktu yang tidak lama lagi menjelang pemungutan suara, situasi politik diperkirakan akan semakin panas.
“Salah satu cara meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat adalah melalui profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu di Pilkada 2024, Tentunya sikap profesional dan netral sangat penting untuk menjaga kelancaran proses pemilihan,” pungkasnya.
Adanya kasus baru-baru ini dan ramai diperbincangkan di media social Info Terkini Keerom (ITK) yang mana adanya kegiatan ibadah syukuran CPNS 1000 Kabupaten Keerom yang menghadirkan salah satu kandidat cabub sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi di masyarakat yang mana ditemukan juga dalam robongan ASN yang hadir dalam acara syukuran tersebut ada yang saat ini menjabat sebagai penyelenggara adhoc baik itu sebagai PPD maupun PPS dalam Pilkada 2024.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi KPU Keerom karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada.
“Kita butuh komitmen bersama, kalau mau menjadi penyelenggara, jadilah penyelenggara yang baik dan netral,” tuturnya.
Apabila ada pihak yang lebih tertarik mendukung calon tertentu, maka sebaiknya tidak menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada.
“Kalau niatnya mau sukseskan calon karena takut tidak kebagian jatah atau ada beban personal hubungan kerja dengan paslon, ya silakan jadi tim sukses saja, tidak usah jadi penyelenggara,” bebernya.
KPU meminta seluruh penyelenggara adhoc untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan imparsialitas.
“Imparsial itu lawan dari parsial yang artinya berpihak pada golongan tertentu. Penyelenggara Pilkada harus berdiri di atas semua golongan, agar proses Pilkada berlangsung dengan adil dan tanpa keberpihakan," paparnya.
KPU Keerom dengan kerendahan hati berharap kepada seluruh penyelenggara Pilkada dapat bekerja dengan sebaik-baiknya demi kesuksesan Pilkada Keerom 2024.
“Prinsipnya adalah Pilkada sukses, partisipasi tinggi, dan legitimasi. Kita doakan siapapun yang terpilih di antara tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom menjadi pemimpin yang baik," tegasnya.
Seorang tokoh filsuf bernama Aristoteles menyebut akan ada segelintir orang yang akan mewarnai kehidupan secara bersama-sama, suka tidak suka, mau tidak mau, melalui kebijakan yang akan diambilnya untuk kehidupan.
Segelintir orang tersebut akan dipilih melalui pemilihan kepala daerah serentak yang dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia akan diselenggarakan dalam waktu dekat, yaitu Pilkada Serentak Tahun 2024 pada hari Rabu, 27 November 2024.
“Dengan tagline Pilkada bermartabat untuk Negeri, kami turut mendoakan agar mulai dari titik ini sampai nanti pilkada serentak berakhir dengan indah, menguatkan, sesungguhnya nilai-nilai mufakat pilkada itu sendiri, Siapa pun yang terpilih, itulah suara rakyat yang harus kita jaga secara bersama-sama,” tutupnya.(*)
Editor : Gratianus Silas