CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan penyaluran tunjangan guru sebesar Rp91,4 triliun kini dicairkan rutin setiap bulan.
Kebijakan ini berjalan beriringan dengan pengangkatan otomatis 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa melalui tes ulang.
Dilansir dari radarsemarang.jawapos.com, Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kemendikdasmen, Ferry Maulana Putra, menyampaikan rangkaian terobosan kesejahteraan tersebut dalam forum taklimat media Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kebijakan ini menjadi kado strategis menjelang puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Skema Tunjangan Bulanan & Perpanjangan Kontrak Non-ASN
Dalam taklimat yang dipimpin langsung oleh Dirjen GTK Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., pemerintah merinci empat kebijakan utama yang langsung menyentuh penghasilan dan status kepegawaian guru:
* Tunjangan Guru Cair Setiap Bulan:
Dari total pagu Rp91,4 triliun per tahun (Rp70,64 triliun untuk ASN dan Rp20,21 triliun untuk non-ASN), Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN bersertifikat pendidik kini dibayarkan bulanan sejak 2026, memangkas birokrasi skema triwulan yang berlaku sebelumnya.
* Alih Status PPPK Tanpa Tes Ulang:
Sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu yang aktif mengajar otomatis beralih status menjadi PPPK penuh waktu pusat per 1 Januari 2027 dengan dukungan APBN Rp23 triliun, sementara juknisnya ditargetkan rilis Desember 2026.
* Jaminan Kontrak 172.323 Guru Non-ASN:
Guru non-ASN di sekolah negeri yang masuk pendataan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dipastikan diperpanjang masa tugasnya pada 2027 sekaligus berhak mengikuti seleksi CPNS.
* 92 Persen Guru Bersertifikat Pendidik:
Sebanyak 2.785.464 guru tercatat telah mengantongi sertifikat pendidik setelah 807.287 peserta lulus PPG pada 2025, sedangkan guru non-sertifikasi tetap memperoleh bantuan insentif.
Berlaku Lintas Sektor dengan Tiga Syarat Wajib
Selain menyasar tenaga pendidik (guru dan dosen), kesepakatan Pemerintah dan DPR RI terkait peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu pada 2027 juga mencakup tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta layanan darurat seperti damkar dan Satpol PP.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan tiga syarat wajib bagi pegawai yang akan beralih status:
1. Penilaian Kinerja:
Mengantongi predikat kinerja tahunan minimal "Baik".
2. Rekam Jejak Bersih:
Tidak memiliki catatan pelanggaran maupun hukuman disiplin.
3. Ketersediaan Anggaran:
Menyesuaikan kemampuan fiskal serta kebutuhan formasi instansi.
Masyarakat Ikut Usulkan Penerima Anugerah GTK 2026
Puncak peringatan HGN 2026 nanti juga akan diisi dengan penganugerahan penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Ferry menambahkan, penjaringan tahun ini melibatkan partisipasi publik secara langsung, di mana kandidat guru berdedikasi diusulkan oleh masyarakat luas maupun organisasi kemasyarakatan (ormas).
Melalui percepatan pencairan tunjangan dan kepastian alih status ini, Kemendikdasmen menargetkan stabilitas kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan dapat terjaga optimal sepanjang tahun 2027. (*)
Editor : AdminDua