CEPOSONLINE.COM - Rencana besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai penataan guru non-ASN pada tahun 2027 mendatang memicu ruang diskusi publik yang cukup masif di media sosial.
DIlansir dari radarsemarang.jawapos.com banyak kalangan yang mulai mencampuradukkan program pengalihan status aparatur negara dengan skema Inpassing (penyetaraan) konvensional untuk guru swasta.
Agar tidak terjadi disinformasi yang merugikan tenaga pendidik, terdapat perbedaan mendasar yang wajib dipahami antara skema seleksi ASN dengan regulasi tunjangan profesi yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2027 mendatang.
Berikut adalah tiga poin krusial dalam peta jalan penataan kesejahteraan guru yang diproyeksikan berjalan mulai awal tahun 2027:
1. PPPK Paruh Waktu Dialihkan Menjadi Penuh Waktu Tanpa Tes
Pemerintah menargetkan sebanyak 242.482 guru yang masuk dalam kategori PPPK Paruh Waktu untuk dinaikkan statusnya secara berkala menjadi PPPK Penuh Waktu.
Proses perubahan status kepegawaian ini direncanakan berjalan otomatis tanpa menuntut mekanisme seleksi tes ulang, sekaligus mengalihkan pengelolaan status operasional ke tingkat pemerintah pusat.
2. Pembukaan Jalur Seleksi CPNS 2027 untuk Guru PPPK Aktif
Melalui koordinasi lintas sektoral kementerian, guru yang telah menyandang status PPPK Penuh Waktu akan diberikan ruang regulasi khusus pada tahun 2027.
Mereka diperbolehkan mengikuti seleksi resmi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi mendukung percepatan pengembangan karier linier di sektor pendidikan nasional.
3. Kepastian Regulasi Tunjangan Guru Swasta dan Honorer
Pemerintah memastikan bahwa program Inpassing dalam arti penyetaraan hak tunjangan profesi akan tetap berjalan sesuai instrumen undang-undang baku.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) menegaskan guru non-ASN maupun swasta yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) dan memenuhi kuota beban kerja operasional tetap berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Sementara untuk kategori guru yang belum tersertifikasi, pemerintah menyiapkan skema insentif khusus bantuan kesejahteraan melalui tata kelola optimalisasi Dana BOS di sekolah masing-masing.
Mengapa Publik Keliru Mengartikan Skema "Inpassing 2027"?
Istilah Inpassing secara definitif melekat pada proses penyetaraan kepangkatan golongan bagi guru non-ASN yang sudah memiliki Serdik agar nominal tunjangannya setara dengan gaji pokok PNS resmi.
Narasi yang berkembang di media sosial belakangan ini kerap keliru menggabungkan wacana pembukaan seleksi massal ASN tahun 2027 dengan pendaftaran ulang program Inpassing.
Fokus regulasi transisi yang digarap Kemendikdasmen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini murni berbasis pada penataan status hukum guru honorer menjadi CPNS/PPPK, bukan merombak total pengajuan skema penyetaraan lama. (*)
Editor : AdminDua