DPR Papua Beri Atensi Khusus, Minta PLN Pastikan Listrik Aman dan Andal Saat Natal dan Tahun Baru

Karolus Daot • Dipublikasikan Kamis, 12 November 2026 | 13:55 WIB
Jefri Hendri Bisai Sekretaris Komisi IV (kanan) bersama Ketua Komisi IV DPR Papua Joni Y. Betaubun saat rapat koordinssi dengan PLN Papua di Jayapura, Kamis (12/11/2026)(CEPOSONLINE.COM/KAREL).
Jefri Hendri Bisai Sekretaris Komisi IV (kanan) bersama Ketua Komisi IV DPR Papua Joni Y. Betaubun saat rapat koordinssi dengan PLN Papua di Jayapura, Kamis (12/11/2026)(CEPOSONLINE.COM/KAREL).

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Di usia kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, pemerataan pembangunan di Papua dinilai masih jauh dari harapan. Hingga kini, sedikitnya 100 kampung di Provinsi Papua belum dialiri jaringan listrik PLN.

Fakta tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi IV DPR Papua dengan PLN Induk Wilayah Papua dan Papua Barat di Kantor Induk PLN, Kota Jayapura, Kamis (12/11/2026).

Wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik antara lain Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.

Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefri Hendri Bisai, mengungkapkan bahwa sebagian besar kampung di Waropen belum menikmati listrik. Untuk mengatasinya, para anggota legislatif di daerah berinisiatif membantu warga dengan menyediakan generator set (genset).

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada pun hanya beroperasi 12 jam sehari dan tidak menjangkau semua kampung.

"Penerangan PLTD ini pun hanya 12 jam, itu pun terbatas. Sampai hari ini kenyataan itu yang kami hadapi di Waropen maupun Yapen," ujar Jefri di hadapan pimpinan PLN Papua dan Papua Barat. 

Ia mengaku lebih banyak menyoroti Waropen karena merupakan representasi daerah tersebut.

Jefri mempertanyakan besaran distribusi tenaga listrik PLTD untuk Waropen per tahun. Ia mencontohkan kondisi di kampung halamannya, Distrik Wapoga, di perbatasan Waropen dan Nabire. Mesin PLTD di sana hanya menyala sekitar 12 jam, bahkan kerap hanya 8 hingga 10 jam atas inisiatif warga sendiri. Saat terjadi kerusakan, komunikasi dengan pemerintah kabupaten sulit dilakukan, sehingga ia kerap menggunakan uang pribadi untuk membiayai perbaikan. "Papua ini luas. Mohon hal-hal seperti ini diperhatikan bersama," ujarnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPR Papua dari Dapil Biak Numfor dan Supiori, Martinus Pasang, mengatakan bahwa meski PLN adalah perusahaan berorientasi bisnis, terdapat kewajiban negara yang dititipkan kepadanya untuk kesejahteraan dan pemerataan layanan, terutama di daerah terpencil seperti Biak, Supiori, dan Waropen.

Berdasarkan laporan, masih ada lebih dari 100 kampung di Papua yang sama sekali belum teraliri listrik. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama PLN dan dinas terkait.

"Ada ketimpangan antarwilayah. PLN Unit Biak dan Supiori memiliki kelebihan daya sekitar 16 megawatt, sementara sebagian wilayah Waropen dalam cakupan layanan PLN masih gelap dan kekurangan pasokan, kami harap ini jadi perhatian pihak PLN ke depan," tegas Martinus. 

Menanggapi hal itu, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik desa dilakukan bertahap sebagai program pemerintah pusat. Pada 2026, sebanyak 200 kampung di seluruh Indonesia masuk program listrik desa (lisdes). "Data ini belum final, tetapi secara bertahap sudah kami kerjakan untuk mendukung program Presiden, Indonesia Terang," ungkapnya. (*)

Editor : Elfira Halifa
papua kemerdekaan indonesia